Pemprov Sulsel Anggarkan Pembangunan Kolam Renang di Rujab Gubernur? Usulan Ditolak DPRD

Ia mencontohkan seandainya ada orang luar melempar racun ke dalam kolam renang pada malam hari, maka bisa membahayakan gubenur.

Masih ada sejumlah anggaran lain yang dinilai tidak masuk akal.

Untuk itu komisi A mendesak pemangkasan anggaran biro umum sebesar Rp17 miliar.

Apalagi di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir, kondisi keuangan masih sulit.

Pertimbangannya, kata Selle, kondisi keuangan sekarang masih agak berat.

Kalau misalnya usulan anggaran biro umum nantinya dianggap kurang, maka ada ruang penambahan di APBD Perubahan.

Komisi A ingin mendistrbusikan anggaran pada OPD yang minim dukungan anggaran.

Sebab, katanya, ada program strategis tidak memadai pada kebutuhan anggaran.

"Ini persoalan mesti kita lihat secara proporsial kebutuhan OPD yang memiliki program prioritas tapi sangat minim angagaran di RKA," kata Selle.

Selle mengatakan, Komisi A telah menyelesaikan pembahasan anggaran di komisi.

Selanjutnya, komisi A akan memperjuangkan pemangkasan anggaran Rp17 miliar itu dalam rapat banggar bersama TAPD.

"Rapat komisi sifatnya tidak mengambil keputusan, melainkan nanti forum banggar dan TAPBD. Komisi A minta potong Rp17 miliar anggaran biro umum," katanya.

"Kita lihat ada beberapa kegiatan sangat tidak rasional jika dilihat kondisi sekarang. Kita yakin biro umum tidak komunikasi baik-baik ke Plt gubernur, masa kegiatan seperti itu diusulkan," tegas Selle.

Dikonfirmasi, Plt Kepala Biro Umum Setda Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menjelaskan kolam renang tersebut tidak ditempatkan di rumah jabatan gubernur, melainkan di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

"Bukan di rujab, tapi di kantor gubernur samping lapangan tenis," ucap Darmawan.

Kolam renang yang akan dibuat hanya ukuran kecil, sekira 4x4 hingga 4,5 meter.