Breaking News:

TRibun Wajo

Postur R-APBD Wajo 2022, PAD Rp 161 M dan Penyertaan Modal Bank Sulselbar Rp 5 M

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menyerahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 ke DPRD Wajo

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat menyampaikan sambutannya di rapat paripurna DPRD Wajo, Selasa (23112021). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pemerintah Kabupaten Wajo telah menyerahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 ke DPRD Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (23/11/2021).

Postur APBD 2022 Wajo secara umum yakni pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1,448 triliun lebih.

Menurut Bupati Wajo, Amran Mahmud, pendapatan daerah itu direncanakan diperoleh dari PAD sebesar Rp161 miliar, yang meliputi pajak daerah Rp44 miliar, retribusi Rp13 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp83 miliar.

"Selanjutnya saya sampaikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer, yang pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1,284 triliun lebih," katanya.

Hal itu diharapkan diperoleh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1.210 triliun lebih, pendapatan transfer antar daerah Rp75 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp2,9 miliar yang diharapkan diperoleh dati pendapatan hibah.

Lebih lanjut, terkait belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,418 triliun lebih.

Angka itu terdiri dari belanja operasi Rp949 miliar, belanja modal Rp255 miliar, belanja tidak terduga Rp23 miliar, dan belanja transfer Rp189 miliar.

"Mengenai pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya," katanya.

Selain itu, ada pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34 miliar.

Untuk penyertaan modal pada Bank Sulselbar daerah Rp 5 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp29 miliar.

"Belanja daerah tahun anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPD PAN Wajo itu menyebutkan, bahwa untuk belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

Serta diarahkan pada pencapaian visi misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah khususnya 25 program kerja nyata.

"Oleh karena itu Pemkab memprioritaskan pembangunan saran dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Pasca paripurna dengan penyampaian pemandangan umum 7 fraksi di DPRD Wajo, rapat paripurna selanjutnya akan digelar pada Rabu (23/11/2021) sore, dengan agenda mendengar jawaban Bupati Wajo terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved