Ribut-ribut Hanura Sulsel, 16 DPC Pertanyakan SK Penetapan Wahyuddin M Nur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Hanura Sulawesi Selatan masih terus diwarnai prahara sepeninggal kader-kader utama.

Kader-kader kembali bersuara menyatakan penetapan Wahyudin M Nur tidak sah.

Kali ini giliran Ketua Organizing Commite M Sjukri Sopamena buka suara.

Selama ini Sjukri memilih bersikap netral karena diberi amanah sebagai penyelenggara. 

Sebagai wasit pertandingan, maka ia mengaku menjaga netralitas pada saat musdalub.

Akan tetapi, tiga pekan pasca Musdalub, Sjukri mengungkapkan belum ada surat secara legitimasi penetapan Wahyudin M Nur sebagai ketua.Kader-kader kembali bersuara menyatakan penetapan Wahyudin M Nur tidak sah.

Ia mengaku telah mempertanyakan hal itu kepada DPP baru-baru ini.

"Kami belum menerima surat penetapan Ketua Umum pada musdalub. Formatur sudah dibentuk, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan informasi yang kami terima," kata M. Sjukri Sopamena di Makassar Hertasning, Rabu (17/11/2021).

Selain itu 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura kabupaten kota berencana melayangkan surat mosi tidak percaya DPP jika SK Wahyuddin M Nur terbit.

Sjukri ikut tergabung dalam 16 DPC tersebut. 

Selain sebagai wakil sekretaris di DPD, ia juga menjabat Plt Ketua DPC Hanura Kabupaten Gowa.

"Kami akan lakukan mosi tak percaya dan akan bersurat ke DPP," kata Sjukri.

Sjukri mengatakan, ada beberapa hal mengapa mosi tak percaya itu dilayangkan oleh DPC. 

Pertama, DPP menutup ruang bagi figur eksternal pada saat Musdalub dan kedua tak ada dukungan 30 persen kepada Wahyuddin sebagai calon ketua partai.

"Kalau ada dukungan 30 persen itu harus ada stempel. Sedangkan kalau dia ditetapkan harus ada tantangan sk penetapan. Kemudian dibentuklah tim formatur. Di dalamnya unsur DPP, DPD, dan DPC. Selanjutnya bentuk SK kepengurusan. Tapi ini tidak ada," katanya.