Respon Dunia Arab dan Internasional Atas Kudeta Sudan

Supratman Supa Athana

Dosen Departemen Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Unhas

Pada 25 Oktober 2021, militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil alih pemerintahan melalui kudeta militer.

Berbagai lembaga dan pejabat di dunia, terutama di dunia Arab, bereaksi terhadap keberhasilan tentara Sudan dalam kudeta terhadap pemerintah transisi dengan menangkap Perdana Menteri Sudan, Abdullah Hamdouk dan sejumlah pejabat Saudi lainnya.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sangat prihatin dengan situasi ini dan berupaya untuk menghentikan transisi politik di Sudan.

Sehari setelah kejadian tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera semua yang ditahan dalam kudeta militer di Sudan termasuk Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdouk, pejabat pemerintah dan politik lainnya (United Nations News; 26/10).

Ahmed Aboul-Gheit , Sekretaris Jenderal Liga Arab , adalah salah satu yang pertama bereaksi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas perkembangan di Sudan dan mendesak semua pihak di negara itu untuk mematuhi dokumen konstitusi 2019.

Aboual-Gheit juga menekankan perlunya kelompok-kelompok Sudan untuk mematuhi perjanjian perdamaian Juba yang ditandatangani pada tahun 2020.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga merupakan tanda dari sisi lain reaksi dan menekankan bahwa sekretariat organisasi ini serius mengikuti perkembangan di Sudan.

Organisasi itu lebih lanjut meminta semua kelompok Sudan untuk mematuhi dokumen konstitusional negara itu dan kesepakatan yang dicapai selama masa transisi.

Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen, sekretaris jenderal OKI, menekankan bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk mengatasi perbedaan sambil memprioritaskan kepentingan rakyat Sudan untuk keamanan, stabilitas dan kemakmuran.

Menurut Euronews, militer menangkap Perdana Menteri Abdullah Hamdouk pada pagi 25 Oktober 2021 dan sejumlah besar anggota pemerintah dan parlemen transisi Sudan.

Insiden itu terjadi setelah berminggu-minggu ketegangan antara militer transisi dan pemerintah sipil.

Dalam beberapa pekan terakhir, warga pro-sipil telah berulang kali memprotes upaya militer untuk melakukan kudeta.

Internet telah terputus di seluruh Sudan. Para pengunjuk rasa berkumpul di jalan-jalan Khartoum, ibu kota, atas inisiatif Asosiasi Buruh Sudan, sebuah organisasi pro-demokrasi terbesar di negara itu.

Asosiasi Buruh Sudan menyerukan kepada warga untuk menentang kudeta dengan tidak mematuhi pemerintahan militer.

Namun persoalan yang muncul karena antara pejabat sipil dalam pemerintahan transisi terjadi begitu banyak perbedaan sehingga membuat lebih sulit untuk melawan kudeta.

Hal yang perlu diperhatikan atas kejadian tersebut bahwa upaya kudeta terjadi hanya dua hari setelah Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman bertemu dengan pejabat militer dan sipil Sudan.

Sudan sejak 2019, setelah jatuhnya pemerintahan Omar Bashir telah berada dalam siklus perebutan kekuasaan antara militer , politisi dan perwakilan masyarakat madani.

Pihak anti militer menuduh pejabat militer berusaha mengembalikan kediktatoran sebelumnya.

Peran perwira militer dalam perebutan kekuasaan dan penggulingan Omar Bashir pada 2019 telah memberi beberapa analis harapan bahwa tentara akan memainkan peran pro-demokrasi di Timur Tengah.

Peran perwira militer dalam perang memperebutkan kekuasaan dan penggulingan Omar Bashir pada tahun 2019, menjadi alasan bagi banyak analis dan pengamat politik Timur Tengah berkeyakinan bahwa militer yang akan terus memainkan proses demokratisasi di Timur Tengah untuk tahun-tahun yang akan datang.(*)

Tulisan ini juga diterbitkan pada harian Tribun Timur edisi, Rabu (3/11/2021).