Respon Dunia Arab dan Internasional Atas Kudeta Sudan

Supratman Supa Athana

Dosen Departemen Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Unhas

Pada 25 Oktober 2021, militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil alih pemerintahan melalui kudeta militer.

Berbagai lembaga dan pejabat di dunia, terutama di dunia Arab, bereaksi terhadap keberhasilan tentara Sudan dalam kudeta terhadap pemerintah transisi dengan menangkap Perdana Menteri Sudan, Abdullah Hamdouk dan sejumlah pejabat Saudi lainnya.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sangat prihatin dengan situasi ini dan berupaya untuk menghentikan transisi politik di Sudan.

Sehari setelah kejadian tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera semua yang ditahan dalam kudeta militer di Sudan termasuk Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdouk, pejabat pemerintah dan politik lainnya (United Nations News; 26/10).

Ahmed Aboul-Gheit , Sekretaris Jenderal Liga Arab , adalah salah satu yang pertama bereaksi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas perkembangan di Sudan dan mendesak semua pihak di negara itu untuk mematuhi dokumen konstitusi 2019.

Aboual-Gheit juga menekankan perlunya kelompok-kelompok Sudan untuk mematuhi perjanjian perdamaian Juba yang ditandatangani pada tahun 2020.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga merupakan tanda dari sisi lain reaksi dan menekankan bahwa sekretariat organisasi ini serius mengikuti perkembangan di Sudan.

Organisasi itu lebih lanjut meminta semua kelompok Sudan untuk mematuhi dokumen konstitusional negara itu dan kesepakatan yang dicapai selama masa transisi.

Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen, sekretaris jenderal OKI, menekankan bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk mengatasi perbedaan sambil memprioritaskan kepentingan rakyat Sudan untuk keamanan, stabilitas dan kemakmuran.

Menurut Euronews, militer menangkap Perdana Menteri Abdullah Hamdouk pada pagi 25 Oktober 2021 dan sejumlah besar anggota pemerintah dan parlemen transisi Sudan.

Insiden itu terjadi setelah berminggu-minggu ketegangan antara militer transisi dan pemerintah sipil.

Dalam beberapa pekan terakhir, warga pro-sipil telah berulang kali memprotes upaya militer untuk melakukan kudeta.

Internet telah terputus di seluruh Sudan. Para pengunjuk rasa berkumpul di jalan-jalan Khartoum, ibu kota, atas inisiatif Asosiasi Buruh Sudan, sebuah organisasi pro-demokrasi terbesar di negara itu.