Karena Omnibus Law Hingga UU ITE, Mahasiswa Makassar Ganjar Kartu Merah Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar beri kartu merah ke Presiden Joko Widodo.

Kartu merah itu disuarakan saat berunjuk rasa di depan kampus mereka Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (28/10/2021) sore.

Unjuk rasa memperingati Sumpah Pemuda yang diikuti seratusan mahasiswa Unismuh. Mereka menamakan diri Aliansi Unismuh Satu.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengevaluasi tujuh tahun kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak kebijakan yang dimunculkan tidak pro terhadap rakyat.

"Kita memperingati momentum Sumpah Pemuda hari ini untuk mengevaluasi dan memberikan peringatan," kata Korlap Aliansi Unismuh Satu, Alfarabi ditemui disela aksi.

"Dan kita sudah memberikan peringatan kartu merah untuk rezim Jokowi," sambungnya.

Menurutnya, kartu merah untuk rezim Jokowi itu adalah hasil konsolidasi gabungan fakultas di Unismuh.

"Jadi grand isu Kartu Merah untuk rezim Jokowi ini merupakan hasil konsolidasi. Dimana turunannya itu bersumber dari banyaknya pembungkaman demokrasi," bebernya.

Selain itu, beberapa persoalan lain seperti isu amandemen UUD 45.

Rencana penghapusan premium juga menjadi alasan kinerja Jokowi harus dievaluasi.

Begitu juga dengan Undang-undang Omnibuslaw yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat khususnya kaum pekerja.

“Juga terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap gerakan-gerakan mahasiwa," ujarnya.

Unjuk rasa Aliansi Unismuh Satu itu diwarnai dengan penutupan jalan.

Khususnya, lajur jalan Sultan Alauddin arah Kabupaten Gowa.

Pengunjuk menutup akses jalan dengan memalang plang besi dan barisan simpul.