142 Bidang Tanah Warga Terdampak Pembangunan Tol MNP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan Tol Makassar New Port (MNP) mulai digenjot.

Pembebasan lahan dikejar hingga akhir tahun.

142 bidang tanah warga yang terdampak dan akan dibebaskan.

Luas lahan keselurahan sekira 2 hektare, 1,5 hektare lebihnya merupakan lahan warga.

Selebihnya adalah fasilitas umum fasilitas khusus (fasum-fasos) milik pemerintah.

Plt Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, data awal hanya 135 bidang lahan warga yang terdampak.

Itu menjadi dasar tim perencanaan untuk turun di lapangan melakukan verifikasi.

Usai diverifikasi, ternyata ada 142 bidang tanah warga yang perlu dibebaskan.

"Setelah mendata maka ditemukan 142 bidang, hasil pendataan dari tim persiapan disinkronisasi dengan tim perencanaan," ucap Akhmad Namsum kepada Tribun-timur.com, Senin (25/10/2021).

Sosialisasi dan konsultasi publik telah dilakukan sebagai tahapan pembebasan lahan.

Tahapan penentuan lokasi akan dilanjutkan jika 80 persen masyarakat terdampak menyatakan setuju.

Alih fungsi lahan juga akan dilakukan segera.

Sebab ada fasum-fasos yang masuk dalam perencanaan pembangunan.

"Kalau sudah jelas (persetujuan warga dan alih fungsi lahan) tidak lama lagi kita penetapan lokasi," jelasnya.

Selanjutnya, proses pelaksanaan pembebasan lahan akan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Nantinya, akan dibentuk tim appraisal untuk menilai harga tanah yang akan diberikan ke pemegang hak atas tanah sebagai ganti rugi.

Diketahui, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bertanggungjawab soal pembebasan lahan ini.

Sejauh ini PT Pelindo IV telah melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV Arwin mengatakan, jalan tol menuju Makassar New Port (MNP) menyasar dua kelurahan.

Yakni Kelurahan Buloa dan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

Kata Arwin, jalan tol dengan panjang sekitar 2 km ini merupakan perpanjangan jalan tol eksisting menuju MNP.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sekira Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.
  
Sementara anggaran untuk pembangunan akses tol itu bersumber dari Kementerian PUPR.

“Ditargetkan pembangunannya dimulai tahun ini. Tinggal menunggu pembebasan lahan, langsung dibangun,” ujar Arwin. (*)