Koalisi Bantuan Hukum 3 Anak Korban Rudapaksa Siap Serahkan Bukti Baru, ini Tuntutannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kembali bersuara.

Mendesak aparat kepolisian untuk segera membuka kembali penyelidikan korban kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur.

Dan, berjanji akan menyerahkan bukti dan petunjuk, seketika penyelidikan kembali dibuka.

"Maka dari itu seharusnya proses penyelidikan itu dibuka dulu," kata Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir saat konferensi pers virtual, Selasa (12/10/2021).

Pihaknya sejauh ini, belum bersedia menyerahkan informasi atau dokumen ke kepolisian.

Lantaran, proses penyelidikan belum juga dimulai. 

Ia khawatir dokumen atau informasi yang nantinya diberikan, tidak dapat dijadikan acuan sebagai barang bukti.

Lantaran barang bukti, kata Haedir, hanya dapat diperoleh melalui proses hukum yang salah satunya adalah penyelidikan.

"Semuanya kan harus melalui mekanisme proses hukum. Itu hal  penting yang harus dicatat kepolisian," jelas Haedir.

Ia mencontohkan rekam medik pasien yang berobat di layanan kesehatan.

Dokumen kesehatan pribadi itu, kata Haedir, dapat diakses aparat kepolisian yang melakukan proses penyelidikan.

"Tentunya harus dalam proses hukum dulu. Karena kami sendiri tidak bisa dapat, meskipun kami tahu itu ada," bebernya.

Hal senada diungkapkan Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Rosmiati Sain.

Rosmiati yang tergabung dalam koalisi bantuan hukum itu, juga mendesak untuk segera dibuka penyelidikan kembali.

Bahkan, ia meminta agar Mabes Polri terus mengantensi kasus yang belakangan viral di media sosial itu