Breaking News:

Tribun Bulukumba

Dewan Soroti Pajak Penerangan Jalan di Bulukumba, Dinilai Tak Transparan 

Mereka menilai, setiap tahunya pajak untuk penerangan hanya ditukar guling dengan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI ARISANDI
Legislator PAN Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bulukumba dinilai tidak transparan mengenai pajak penerangan jalan.

Itu menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba.

Mereka menilai, setiap tahunya, pajak untuk penerangan hanya ditukar guling dengan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti tahun 2020 misalnya, realisasi dari target pajak listrik warga Rp8 Miliar dilarikan semua ke pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Nah itu tak berubah, terkadang kita dapat pajak Rp10 miliar lebih, itu dilarikan semua ke PJU," kata Legislator PAN Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki, Senin (4/10/2021).

Padahal menurut Zulkarnain, banyak penerangan jalan tidak menyala, namun tetap dibayar oleh daerah.

Olehnya itu, DPRD kata Zulkarnain Pangki mendorong semua PJU menggunakan meterisasi. 

Terkhusus dalam kota, seperti taman, lapangan menggunakan sistem voucher sehingga ada indikator berapa jumlah yang dibayar daerah.

"Setiap tahun kita bayar gelondongan, menyala atau tidak harus dibayar. Jadi kalau ada tidak menyala, masa kita rugi ratusan juta," sesalnya.

Manager Bagian Transaksi Energi PLN UP3 Bulukumba, Suaib yang dikonfirmasi via sambungan telepon membantah jika disebut tukar guling.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved