Legislator Golkar Sarankan Kampus Tak Lagi Kirim Akademisi Ikut Seleksi Jabatan Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Legislator Fraksi Partai Golkar, Rahman Pina ikut mengomentari ribut-ribut soal mutasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

Rahman Pina menyarankan seleksi jabatan pimpinan OPD Pemprov Sulsel sebaiknya jadi ruang bagi para birokrat ke depan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu menyarankan perguruan tinggi tidak lagi ikut mengirim akademisinya ikut seleksi.

“Saya kira ke depan, mestinya pihak universitas tak ikut melibatkan diri dalam proses seleksi jabatan di birokrat," kata Rahman Pina kepada wartawan Senin (27/9/2021).

Rahman Pina menyarankan biarlah menjadi ruang bagi para ASN yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di jalur birokrasi.

Ia menilai, meski terbuka ruang untuk ikut lelang jabatan, sejatinya para guru besar fokus di kampus dengan menjadi pendidik yang baik.

"Para mahasiswa butuh guru-guru besar untuk menduplikasikan ilmunya ke anak didik. Jangan malah setelah guru besar lebih memilih keluar kampus," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Husain Syam buka suara terkait kehadiran Prof Muh Jufri pada pelantikan 10 pejabat eselon II pada 24 September lalu.

Informasi yang beredar Prof Jufri hadir secara virtual pada pelantikan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Husain Syam menegaskan, Jufri tidak hadir baik secara langsung maupun virtual.

Karena memang yang bersangkutan tidak mau dilantik jika dimutasi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel.

"Tidak hadir, dia (Jufri) sudah sampaikan ke kami, itu sikapnya dan lebih baik kembali ke kampus," tegas Husain Syam saat konferensi pers di Ruangannya, Lt 7 Menara Phinisi, Senin (27/9/2021) siang.

Pihaknya juga tak memberi restu jika Prof Jufri dilengser dari jabatannya sebagai kepala Dinas.

"Dari awal kita titip Prof Jufri ke Pemprov untuk memajukan sektor pendidikan di Sulsel. Kalau dipindahkan ke tempat lain itu tidak sesuai kompetensi dan kepakarannya," tuturnya.

Pemprov Sulsel melaksanakan mutasi berdasarkan hasil job fit yang digelar beberapa bulan lalu.