Sembilan Hal Perlu Dilakukan Pemerintah Jika Terapkan Agile Goverment

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Pemerintah harus melakukan dua strategi penting dalam penerapan birokrasi saat ini.

Yakni mengadopsi pendekatan agile goverment dan bekerja tidak lagi hanya mengandalkan organisasi sendiri.

Tapi harus membuka diri bekerja lewat lintas-lintas demarkasi organisasi yang selama ini dipertahankan.

Hal itu disampaikan Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Prof Sangkala dalam acara 'sekolah birokrasi' yang ditayangkan langsung di akun Youtube Tribun-Timur, Jumat (24/9/2021) siang.

Menurutnya, agile goverment (pemerintahan yang gesit) adalah model untuk mengadaptasi diri terhadap berbagai destruksi.

"Dengan cara mengekplorasi dan mengkatalisasi sembilan langkah agar menjadi agile goverment," kata Prof Sangkala.

Sembilan langkah tersebut adalah: 

1. Birokrasi menciptakan laboratorium kebijakan. dengan memberikan mandat secara ekplisit dengan metode baru dalam pengembangan kebijakan dengan gunakan orinsip yang lebih tegas dan tangkas.

2. mendorong kolaborasi antar pemerintah dan dunia usaha untuk membuat dan mengembangkan berbagai regulasi yang berulang. 

Lewat lintas sektoral dan sifatnya lebih fleksibel jangan lagi gunakan model birokrasi yang kerja sendiri dan mendekte dalam membuat kebijakan.

3. Mendukung kebijakan yang bersumber dari berbagai pihak dan isi peraturan dalam rangka menciptkan proses yang lebih inklusif dan partisipatif.

Sehingga kebersamaan pelibatan stake holder adalah sebuah keniscayaan dalam agile goverment.

4. Mempromosikan pengembangan ekosistrm regulator swasta. Jadi ada pelibatan swasta dalam menjalankan berbagai fungsi-fungsi  yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah. 

Sehingga bersaing di pasar untuk memberi tata kelolah yang berkualitas sejalan dengan kepentingan masyarakat.

5. Mengembangkan, mempopulerkan, dan membutuhkan penerapan prinsip inivasi untuk memandu peniliti, pengusaha dan organisasi komersial yang menetima dana dari publik untuk kepentingan menghasikan inovasi kebijakan.

6. Mempromosikan integrasi keterlibatan publik yang berbasi skenario dengan pendekatan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dengan kacamata ilmu sosial dan humanistik ke dalam bernagai upaya sains dan penelitian.

7. Mendukung peran badan-badan yang ada di luar pemerintah untuk turut serta melakukan pengawasan, mendorong munculnya perdebatan-perdebatan politik.

Mengkritisi kebijakan dan inovasi yang dihasilkan itu dan mengevaluasi dampak baik dari segi etika, hukum, sosial dan ekonomi dari teknologi yang muncul sebagai akibat daripada inovasi.

8. mendorong pendekatan baru terkait dengan penilaian teknologi yang menggabungkan pertimbangan dan partisipasi publik yang jauh lebih besar.

Dengan pengakuan dan refleksi dari nilai-nilai insentif dan pllutik yang pengaruhi pengambilan keputusan.

9. Memasukkan berbagai prinsip-prinsip untuk tingkatkan efisiensi pelayananpublik dan kesejahteraan masyarakat, melengkapi lembanga pemerintah dengan lebih baik untum respon perubahan.

Prof Sangkala mengatakan, syarat keberhasilan membangun agile goverment adalah pemerintah harus terbiasa membuat konsep yang diolah di sebuah laboratorium. 

Jadi bukan hanya dipikirkan oleh segilintir orang atau asumsi. Tapi basisnya pada evidentbase policy jadiibatkan akademi, pelaku bisnis dan masyarakat. 

"Jadi istilah pentahelix tampaknya tepat gunakan untuk membangun agile goverment saat ini," ujarnya.(tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez