Rachmat Taqwa Bagi-bagi Motor, Akbar Yusuf Pilih Urus Bisnis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Persaingan perebutan kursi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar terus memanas.

Hajatan politik itu ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu salah satu kandidat Akbar Yusuf memilih mengurus bisnis sehari setelah penundaan Muscab.

Bendahara DPC PPP Makassar itu memilih mengisi waktu kerja-kerja properti setelah penundaan muscab.

Berbeda dengan RTQ yang mengumpulkan PAC pendukung, Akbar Yusuf tampak slow.

"Saya urus pekerjaan dulu hari ini. Saat ini saya lagi rapat dengan asosiasi pengembang membahas tentang properti," kata Akbar Yusuf saat dihubungi Tribun Timur Senin (20/9/2021).

Akbar Yusuf mengaku baru akan mengagendakan kumpul-kumpul bareng PAC pendukungnya pekan ini.

Sejauh ini Akbar Yusuf mengaku baru akan mengatur jadwal.

"Silaturahmi itu pasti, harus tetap dijaga. Insha allah minggu ini kumpul-kumpul lagi," kata Akbar.

Sementara itu Rachmat Taqwa Quraisy terus bergerak mengawal pendukungnya sehari setelah gelaran Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.

Ketua Angkatan Muda Kakbah (AMK) Sulsel itu membagikan sepeda motor kepada delapan pimpinan kecamatan (PAC) pendukungnya, Senin (20/9/2021) hari ini.

Seremonial pembagian motor dilakukan di Rumah Pemenangan #temanRACHMAT, Jl. Barukang II, Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Anggota DPRD Makassar mengatakan motor itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada 8 PAC-nya.

Muscab PPP Makassar ditunda karena sejumlah peserta penuh dari PAC tidak datang ke arena.

"Ini bentuk penghargaan ke-8 PAC yang sudah menjaga marwah partai dengan hadir pada kegiatan muscab kemarin," kata Rachmat kepada Tribun Timur.

Rachmat mengatakan pembagian sepeda motor itu diharapkan bisa menjadi alat operasional bagi 8 PAC dalam mengawal aspirasi masyarakat dan kerja-kerja pemenangan untuk PPP.

Rachmat ingin membawa PPP tampil tiga besar Pemilu 2014 di Kota Makassar.

"Kita harap bisa digunakan untuk operasional PAC mencari suara untuk PPP di Pemilu 2024," kata Rachmat.

Rahmat mengklaim mengantongi dukungan 8 PAC ditambah 1 banom dalam Muscab PPP Kota Makassar.

Total suara ada 18, terdiri dari 15 PAC, satu banom, satu DPW, dan satu DPP. Artinya Rachmat sudah mengantongi dukungan 50 persen suara. 

"Kita sudah kantongi dukungan 8 PAC ditambah satu suara Banom, jadi total ada 9 suara. Tapi baru 6 yang diregistrasi langsung disuruh tutup penyelenggara," kata Rachmat.

Gelaran Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar berakhir deadlock, Minggu (19/9/2021) siang.

Arena muscab ditempatkan di Hotel Four Points By Sheraton Jl Andi Jemma Kota. Muscab yang awalnya berjalan kondusif berubah memanas seusai pembukaan.

Pembukaan berlangsung pukul 10:30 Wita hingga 12:00 Wita. Setelah istirahat, agenda selanjutnya adalah sidang.

Namun dari 15 pimpinan kecamatan (PAC), hanya 6 masuk arena. 9 PAC lainnya tak kunjung masuk arena. Termasuk Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan. 

Penyelenggara mulai dari OC, SC, hingga DPC pun memutuskan menunda muscab.

Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) memutuskan menunda gelaran muscab.

Hal itu dikarenakan pimpinan kecamatan tidak datang ke arena, atau hilang. 

BBT beralasan penyelenggara sudah mempersiapkan segala kebutuhan muscab.

Namun peserta tidak hadir di forum.

"Panitia kita sudah jalankan tugas, tapi peserta tidak hadir. Masak kita tunggu terus. Baru 6 dari 15 PAC hadir," kata BBT kepada wartawan.

Total suara ada 18 di arena muscab. Selain 15 pimpinan kecamatan, ada suara dari sayap partai, DPW, dan DPP.

"Saya rapatkan lagi barisan. Saya sampaikan ke DPW, muscab tanggung jawab Ketua DPC. Saya minta waktu untuk muscab lagi. Nanti saya rapat lagi di DPW baru tentukan waktu, DPW surat ke DPP," kata BBT.

BBT Tika mengatakan adanya dua SK yang beredar sehingga perlunya verifikasi.

BBT mengatakan verifikasi SK sah akan diserahkan kepada DPW PPP Sulsel.

Menurutnya pengurus wilayah yang punya wewenang menyampaikan mana SK yang sah.

"Inilah karena dua SK inilah gunanya verifikasi yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur," katanya.

"SK itu yang buat adalah DPW. Karena mereka yang buat, maka mereka yang punya wewenang verifikasi," kata BBT.

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95