Tribun Makassar
Warga Rappokalling Mendesak Danny Pomanto Kembalikan Lurah Sebelumnya, ini Reaksi Camat Tallo
Menurutnya, bila Plt Lurah dipertahankan dirinya tak bisa memberi jaminan kantor lurah akan jadi sasaran amukan warga.
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Lurah Rappokalling, Kecamatan Tallo disegel warga sekitar, Rabu (15/9/2021).
Terlihat dipagar kantor lurah terbentang spanduk bertuliskan 'Turunkan Pak Lurah, Warga Tidak Senang Atas Pelayanannya.
Hal ini merupakan bentuk protes warga terhadap kinerja Plt Lurah Rappokalling Muh Hatta yang lamban dalam melayani warga.
Mereka meminta ada pergantian lurah yang baru.
Terlihat di pagar kantor lurah terbentang spanduk bertuliskan "Turunkan Pak Lurah, Warga Tidak Senang Atas Pelayanannya".
Tokoh Masyarakat Rappokalling, H Djamaluddin mengatakan warga sudah lama memendam kemarahan lantaran kerap mendapat kesulitan saat melakukan pengurusan administrasi.
Selain itu, warga juga marah lantaran kerap dimintai uang pelicin saat melakukan pengurusan administrasi.
"Kami minta sama Ibu camat, garis besarnya ganti saja itu lurah, selesai masalah. Kalau bisa kembalikan lurah yang sebelumnya, dia rajin selalu muncul. Kalau yang sekarang tak pernah muncul batang hidungnya," ujar H Djamaluddin.
Aksi protes di Kantor Lurah Rappokalling dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, pihak RT, dan warga sekitar.
Menurutnya, bila Plt Lurah dipertahankan dirinya tak bisa memberi jaminan kantor lurah akan jadi sasaran amukan warga.
Ia menyebut persoalan tersebut sudah lama dan berlarut-larut.
"Tadi tidak ada penyegelan kantor lurah. Aksi ini soal adminsitrasi di dalam, pelayanan masyarakat, ada itu pelayanan sangat mendesak, seperti orang mati, kan harus tandatangan lurah, dia bilang nantipi gampang, kan tidak bisa begitu," ucapnya.
Warga kesal lantaran Plt Lurah tak bernah muncul sementara masyarakat membutuhkan tanda tangan.
Ia mengatakan tokoh masyarakat setempat akan menggelar syukuran bila tersebut sudah diganti.
"Selalu dia yang mau tandatangan, kan bisaji staf yang tandatangan kalau dia tidak ada. Kalau poling 90 persen warga menolak," paparnya.