Breaking News:

Tribun Sulsel

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti OPini Balitbang Hukum dan HAM

Memperkuat jati diri bangsa di tengah terpaan badai krisis kesetaraan, kesehatan dan ekonomi merupakan cara bagi kita untuk menjadi tangguh. 

Editor: Hasriyani Latif
Kemenkumham Sulsel
Obrolan Peneliti (OPini) seri ke-14 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham (Balitbang Kumham) dengan tema “Menuju Pribadi Tangguh, untuk Indonesia Tumbuh: Menilik Jati Diri saat Pandemi” yang digelar secara Virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (23/8/2021).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto ikuti kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) seri ke-14 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham  atau Balitbang Kumham.

Kegiatan bertema “Menuju Pribadi Tangguh, untuk Indonesia Tumbuh: Menilik Jati Diri saat Pandemi” digelar secara Virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (23/8/2021). 

Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami ketika membuka acara mengatakan bahwa memperkuat jati diri bangsa di tengah terpaan badai krisis kesetaraan, kesehatan dan ekonomi merupakan cara bagi kita untuk menjadi tangguh. 

“Untuk itu harus kembali ke nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni, memegang teguh nilai nilai toleransi, bhineka tunggal ika, gotong royong, dan pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya. 

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Edi Suharto yang membahas terkait kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di masa Pandemi Covid-19 mengatakan bahwa untuk penanganan Covid-19, pemerintah telah meluncurkan program bantuan tunai 2021 dengan anggaran senilai Rp 110 triliun.

"Program ini diharapkan dapat meringankan keluarga yang terdampak dan juga dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.

Menurut Edi, prasyarat sukses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yakni pemerintah harus aktif mendengar ide, saran, ataupun feedback dari masyarakat, bersikap terbuka, dan menjaga komunikasi untuk mengurangi kesalahpahaman. 

“Juga saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling belajar, meningkatkan praktik dan efektivitas administrasi publik dan menyelesaikan masalah dengan cepat,” lanjutnya.

Profesor Riset Bidang Sosiologi, Politik, dan DPR RI Prof Mohammad Mulyadi memaparkan terkait strategi kolaborasi yang ideal agar inisiatif kolektif bukan melemahkan tapi memperkuat kebijakan pemerintah.

Kepercayaan merupakan unsur utama untuk membangun kolaborasi.

Konsep kolaborasi adalah implementasi dari Good Governance yang merupakan harmonisasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Ketiga hal ini harus berimbang dan tidak mendominasi antara satu dari tiga hal tesebut” Kata Mulyadi.

Untuk mendapatkan kolaborasi yang baik, lanjut Mulyadi membutuhkan imbangan serasi antar pemerintah dan masyarakat.

Hal ini untuk menghindari adanya ketimpangan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik ke pemerintah.

"Untuk itu dibutuhkan kolaborasi kolektif dala. membangun kepercayan masyarakat kepada pemerintah,” ungkapnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved