Ternyata Ini Awal Mula DPRD Solok Ribut, Hari Ini Puncaknya Saling Lempar Asbak Ketua Tak Didengar

Mosi tidak percaya disampaikan kepada Ketua DPRD Solok Dodi Hendra.

Awalnya, ada 27 orang yang mengajukan. Namun, 5 orang dari Fraksi Gerindra menarik diri setelah mendapat instruksi dari pimpinan partai.

"Sekarang sedang kita proses di Badan Kehormatan DPRD," kata Ketua BK DPRD Kabupaten Solok M Syukri, Senin (9/8/2021).

Syukri menyebutkan, saat ini proses di BK sudah hampir selesai, karena sejumlah pihak sudah dimintai keterangan.

"Dalam waktu dekat segera kita keluarkan rekomendasi," kata Syukri.

Dalam surat mosi tidak percaya tersebut, disampaikan ada empat alasan.

Pertama, karena Dodi dianggap arogan dan otoriter, serta mengabaikan asas demokrasi dan kolektif kolegial dalam kepemimpinannya.

Kedua, anggota DPRD menilai, Dodi sering memaksakan kehendak yang menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan anggota DPRD Kabupaten Solok.

Ketiga, dalam prinsip kolektif kolegial, Dodi Hendra dinilai sering mengabaikan peran para wakil ketua DPRD Kabupaten Solok.

Keempat, tindakan yang dilakukan Dodi Hendra dianggap sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok Pasal 39 dan 44.  

Terjadi dualisme di internal DPRD

Setelah mosi tidak percaya, kisruh berlanjut pada pembahasan RPJMD yang terjadi dualisme.

Pembahasan pertama dipimpin Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir di Cinangkiek, pada 30 Juli 2021, yang dihadiri sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, PKS, PDI-P, Hanura dan Gerindra.

Sedangkan, pada waktu yang sama, Ketua DPRD Dodi Hendra juga menggelar pembahasan di Gedung DPRD yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dan PPP.

"Pembahasan di Cinangkiek itu sah, karena saya yang memimpin termasuk unsur pimpinan dan dihadiri mayoritas anggota DPRD," kata Ivoni.