Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pesawat Kepresidenan

Polemik Cat Ulang Pesawat Kepresidenan, Arteria Dahlan: Di Zaman Pak SBY, Kok Pesannya Warnanya Biru

Banyak pihak yang mengeritik apalagi pengecatan ulang pesawat kepresidenan memakan biaya hingga Rp 2,1 miliar

Editor: Ilham Arsyam
Kolase Tribun Timur
Politisi PDIP Arteria Dahlan tanggapi polemik pengecatan ulang pesawat kepresidenan di era Jokowi 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan era Jokowi di tengah krisis pandemi Covid-19 menuai polemik.

Banyak pihak yang mengeritik hal itu dari segi urgensitas apalagi pengecatan ulang itu memakan biaya hingga Rp 2,1 miliar.

Namun Politikus PDIP Arteria Dahlan punya pandangan  berbeda.

Menurutnya, jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome', pelesetan dari postpower syndrome, atau sindrom pasca-kekuasan karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang.

Menurutnya, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih.

"Justru kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan, yang harusnya dipermasalahkan itu dulu zamannya Pak SBY."

"Kok pesannya warnanya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih."

"Tapi kami beradab dan berpikiran positif saja," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Sebab, warna bendera NKRI adalah merah putih, bukan warna biru.

"Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih?"

"Lalu apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?" Tuturnya.

Pesawat Kepresidenan sebelum ganti cat
Pesawat Kepresidenan sebelum ganti cat (Kolase Tribunnews dan Instagram)

Arteria lalu menegaskan sebagaimana Mensesneg Pratikno yang mengatakan hal ini sudah direncanakan sejal 2019, dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Helikopter Kepresidenan Super Puma yang lebih dahulu dikerjakan.

"Kalau terkait anggaran, kita ini kan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat."

"Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019."

"Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya."

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved