Komisi D Dukung Pembentukan Posko Batas Makassar-Gowa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengapresiasi usulan pembentukan posko perbatasan Kota Makassar-Kabupaten Gowa.

Usulan pembentukan posko perbatasan Makassar-Gowa itu mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Selasa (3/8/2021) pagi.

"Ide cerdas dan tepat patut diapresiasi posko bersama di batas kota, ini salah satu cara mengantisipasi penyebaran corona virus," kata Wahab saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (3/8/2021).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu melanjutkan, soal skema ia serahkan kepada kedua pemerintahan untuk berkoordinasi.

Wahab meyakini, ha;-hal tersebut pastilah mendapat atensi khusus dari Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa.

"Kalau soal macet pasti karena tidak ada saja posko di batas kota tiap harinya macet utamanya pada jam-jam sibuk. Masyarakat sekarang sudah paham kalau tidak penting mereka tidak akan keluar rumah kecuali terpaksa," kata Wahab.

Walikota Makassar Danny Pomanto melakukan pertemuan dengan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, di kediaman pribadi Walikota, Jl Amirullah, Kecamatan Mamajang, Selasa (3/8/2021) pagi.

Dalam pertemuannya, mereka menyepakati untuk membentuk posko perbatasan.

Meskipun kata Adnan, pihaknya sudah lebiu dulu mendirikan posko serupa.

"Kita sudah sepakat membentuk posko2 di setiap perbatasan. Nanti kami juga kerahkan personel untuk jaga perbatasan. Kami akan serahkan komando ke TNI-Polri, diback-up Satpol PP," ujar Danny.

Alasannya menyerahkan komando posko perbatasan ke TNI-Polri, sebab Danny menilai, TNI-Polri lebih tepat untuk memimpin pos perbatasan 

"Kenapa kami serahkan ke TNI Polri, karena kalau Pemerintah Kota yang tegas, biasanya ada resisten dari masyarakat. Tapi kalau yang tegas itu TNI-Polri biasanya masyarakat lebih bisa terima," jelasnya.

Sehingga Pemerintah Kota nantinya bisa berfokus melakukan tracing dari rumah ke rumah.

"Nanti kami bergerilya di rumah-rumah. Jadi kami akan rapat bersama TNI-Polri untuk membicarakan hal ini, karena butuh persiapan-persiapan khusus," terangnya.

Dalam pertemuannya, mereka juga membahas terkait sinkronisasi pembatasan jam oprasional bagi pelaku usaha.