Breaking News:

Tribun Makassar

Kabag Hukum Pemkot Makassar Ingin Dorong Usulan Aturan Toleransi Jadi Perda

Haris mengatakan dorongan menjadikan draf perwali itu jadi perda merujuk pada hierarki perundang-undangan.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/ARI MARYADI
Kabag Hukum Pemkot Kota Makassar Dr Haris. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menyambut baik usulan payung hukum penghargaan toleransi dari Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel.

Kabag Hukum Pemkot Kota Makassar Dr Haris menilai usulan aturan penghargaan toleransi itu sebaiknya didorong jadi perda agar punya kekuatan politik dari DPRD Kota Makassar.

"Kita apresiasi langkah LSM LAPAR Sulsel membantu Pemkot buat sebuah regulasi peraturan. Sosialisasi ini tanggung jawab bagian hukum dalam kawal produk hukum," kata Haris dalam Sosialisasi Publik LAPAR Sulsel secara virtual Sabtu (31/7/2021) kemarin.

"Kita cermati sungguh strategis regulasi ini, dan sebaiknya ditingkatkan jadi perda, itu ada pengakuan politik karena melibatkan DPRD," sambung Haris.

Haris menghormati hasil survei yang menyampaikan Makassar kota heterogen, Makassar rendah dalam pelaksanaan keberagaman.

Namun ia meyakini ada banyak daerah lain kerap konflik tak berkesudahan. 

Haris mengatakan dorongan menjadikan draf perwali itu jadi perda merujuk pada hierarki perundang-undangan.

Berdasarkan hierarki perda berada di tingkatan ketujuh setelah UUD 1945, Tap MPR, UU Perpu, PP Perpres, Perda provinsi, perda kabupaten kota

"Berada hirarki ketujuh dalam perundang-undangan. Saat ini waktu bagi SKPD usulkan rancangan perdanya ke Pemkot melalui bagian hukum," katanya.

"Nah sambil jalan ini perwali, nanti ada naskah akademik sebuah syarat dibutuhkan buat perda. Kita bisa atur saksi pidana," katanya.

Haris melanjutkan berbeda jika aturan penghargaan toleransi itu hanya berbentuk perwali hanya mencakup lingkup eksekutif sehingga kadang-kadang dalam perwalinya kurang menggigit.

"Walaupun nanti turunnya ada perwali, saran saya perwali ini cikal bakal jadi perda, apalagi pak wali mendukung sejalan visi misinya sangat potensial jadi perda sungguh luar biasa," sambung Haris.

Berbeda dengan perwali tidak wajibkan susun naskah akademik.

Menurutnya draf perwali itu harus didorong jadi produk hukum daerah yaitu Peraturan perda dan perkada melalui penetapan, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved