Kondisi Kesehatan Nurdin Abdullah Terganggu, Penasehat Hukum Ajukan Izin Rawat Jalan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Melalui Penasehat Hukumnya, Nurdin Abdullah terdakwa penerima suap proyek infrastruktur, mengajukan izin rawat jalan ke Majelis Hakim.

Pengajuan izin ini dilakukan saat mengikuti sidang perdananya secara luring terbatas, terpusat di Ruang Sidang Utama Prof Harifin A.Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (22/7/2021) pukul 12.00 Wita.

Sementara NA hadir secara virtual di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Sidang dipimpin oleh Hakin Ketua Ibrahim Palino, didampingi dua Hakim Anggota, yaitu M. Yusuf Karim, dan Arif Agus Nindito.

Sementara yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu M.asri irwan, Siswhandoni, dan Arif Usman.

NA sendiri didampingi oleh empat Penasehat Hukumnya, yaitu Arman Hanis, Irwan Irawan, Saiful Islam, Ahmad Suyudi, dan Maskum Sastra Negara yang hadir secara langsung di ruang sidang PN Makassar.

Setelah pembacaan dakwaan, Arman Hanis selaku Penasehat Hukum, mengajukan izin untuk agar NA bisa rawat jalan, sesuai rekomendasi dokter KPK.

"Kami mengajukan permohonan ijin untuk berobat, melalui rekomendas dokter KPK," ujar Arman.

Menanggapi hal itu, Ibrahim Palino mengatakan, jika keselamatan terdakwa merupakan salah satu prioritas. 

"Keselamatan terdakwa juga harus kita jaga sedemikian rupa, dan acuan kami adalah surat keterangan dari dokter untuk berobat di luar tebtu kami akan berikan, tapi tentu dalam pengawalan, dan harus kembali ke tahanan setelah berobat," katanya.

Kecuali kata Ibrahim, harus dirawat inap, namun itu tidak akan dihitung sebagai penahanan selama proses perawatan di rumah sakit.

Sementara, JPU KPK M. Asri menjelaskan terkait mekanisme rawat jalan, itu harus melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan.

"Pertama adanya pendapat dari dokter, kemudian adanya rekomendasi dari dokter KPK, jika itu dicukupi, tentu kami akan mengizinkan rawat jalan," terangnya.

Ibrahim pun langsung menanggapi pernyataan dari JPU tersebut.

Ia menanyakan, apakah standar dari pihak terdakwa sudah memenuhi, sehingga sudah bisa diberikan izin berobat di RS Abdi Waluyo.

"Iya, tapi mohon ijin, kami minta pengajuan waktunya yang mulia, karena kami akan kawal setiap kali terdakwa berobat," katanya

Arman Hanis pun mengatakan, jika rawat inap akan dilakukan setiap sekali seminggu, di RS Abdi Waluyo.

"Kami akan lakukan rawat jalan setiap satu kali seminggu, sesuai jadwal praktek dokternya. Kalau harus ditentukan harinya, kami sudah sepakat untuk hari Senin," terangnya.

Ibrahim pun meminta, jika setiap kali dilkakukan pengobatan, harus memerlukan rekomendasi jika masih diperlukan untuk tetap berobat atau tidak.

"Rekomendasi dri dokter KPK, melakukan pengibatan setiap minggu, karena ini Therapist Ortopedi. Tapi kalau memang membutuhkan rekomendasi setiap minggu, kami menyanggupi yang mulia," jawab Arman.

Terakhir JPU M. Asri kembali meminta, ketika NA melakukan rawat jalan di RS Abdi Waluyo, terdakwa tidak boleh dikunjungi oleh kerabatnya, karena tujuan izinnya untuk berobat.

"Kami mohon saat melaksanakan rawat jalan di RS Abdul Waluyo, maka tidak boleh dikunjungi oleh kerabatnya, karena tujuan ijinnya untuk berobat," terangnya.

Selain itu, pihak terdakwa NA juga meminta agar menyediakan tempat yang memadai di persidangan selanjutnya.

"Mohon agar JPU dapat persidangan selanjutnya dapat menyediakan tempat yang memadai, karena ruang kali ini hanya cukup untuk dua orang. Kami selaku penasehat ingin mendampingi terdakwa 3-4 orang di Jakarta," katanya

"Jadi kami minta menyediakan di gedung C1, disitu cukup besar, agar proses persidangan kedepan bisa lebih memadai," sambungnya 

Menanggapi hal ini, pihaknya tidak bisa menjamin permintaan dari pihak terdakwa tersebut.

"Kami tidak bisa menggaransi, tapi kami akan usahakan, karena sidang disana juga banyak, jadi kami tidak bisa menggaransi jika ruangan tersebut bisa selalu tersedia," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, AM Ikhsan