Legislator PDIP TB Hasanuddin Pertanyakan Landasan Hukum BIN Turun Langsung Vaksinasi Warga

TRIBUN-TIMUR.COM- Badan Intelijen Negara atau BIN turun tangan vaksinasi warga hingga ke pelosok Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Vaksinasi Minggu (18/7/2021), berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Riau dan Sulawesi Selatan.

Dalam akun instagram, BINofficial_ri, lembaga yang bertugas untuk urusan telik sandi ini menyasar pelosok.

Dalam akun Instagram ini menulis:

Pemerintah, termasuk BIN berupaya maksimal menanggulangi pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama kesehatan dan ekonomi.

Ini adalah bentuk ancaman negara yang harus dihentikan.

Baca juga: Peraih Bintang Adhi Makayasa Akmil Angkatan Darat Septian Pasaribu Sekampung Luhut Pandjaitan

Sudah sepatutnya pandemi Covid-19 menjadi musuh bersama, serta dilawan dengan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

Indonesia Sehat dan Bangkit adalah capaian bersama, menuju bangsa yang maju dan mandiri.

Beredar foto-foto Kepala BIN, Jenderal Budi Gunawan menghadiri vaksinasi di Desa Mekarsari Bandung Barat, Jawa Barat.

Vaksin Door to Door

BIN menyebut program vaksinasi Covid-19 yakni door to door kepada warga.

Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan, provinsi yang menggelar vaksinasi door to door ini merupakan daerah yang saat ini menjadi episentrum dari penularan Covid-19.

"Kegiatan ini dilaksanakan di 14 provinsi daerah episentrum, ada 15 kabupaten kota dan 32 titik," ujar Budi dalam siaran langsung yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dikutip Tribun Timur.  

Baca juga: Kabar Buruk Pelaku Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan Belum Ditangkap

Budi menjelaskan, metode vaksinasi door to door yang digunakan BIN ini mengadopsi metode vaksinasi serupa yang digunakan beberapa negara.

Ia menilai, metode itu telah mampu meningkatkan partisipasi vaksinasi karena dapat menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses vaksin.

Selain itu dapat pula menjangkau individu yang takut keluar rumah untuk menghindari tertular Covid-19.

"Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan hari ini akan segera dapat membentuk target herd immunity untuk Indonesia sehat, Indonesia hebat untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 ini," tuturnya.

Sementara itu, Deputi I BIN Mayjen TNI Agus Yusni menuturkan pelaksanaan vaksinasi door to door melibatkan tenaga kesehatan Medical Intelligence BIN yang mendatangi perumahan atau lokasi permukiman penduduk lain.

Tujuannya mendeteksi masyarakat yang memiliki keinginan untuk disuntik vaksin Covid-19.

Tim kesehatan pun turut mendata kondisi komorbid masyarakat.

Baca juga: Rekam Jejak Bos Sinovac, Berhasil Jual Vaksin Corona di Indonesia Saat Negara Lain Kompak Menolak

"Agar menjangkau yang punya keinginan untuk vaksin dan terhambat dengan jarak dan birokrasi. Kita juga memberikan sembako dan vitamin secara lengkap, " ungkapnya.

"Selain itu, kami juga mendata warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Misalnya di RT 06 Kelurahan Cijantung ini sebagian besar adalah hipertensi dan diabetes," tambah Agus.

Pelaksanaan vaksinasi door to door itu dipantau secara virtual oleh Presiden Joko Widodo, yang turut mengapresiasi pelaksanaannya.

Menurutnya, program ini bagus karena mendatangi secara langsung ke rumah-rumah warga.

"Door to door ini bagus. Artinya kita mendatangi dari rumah ke rumah, yang ingin vaksin segera disuntik. Saya kira program dari rumah ke rumah ini bagus sekali," ujar Jokowi.

Jokowi juga melakukan dialog secara virtual dengan warga yang mengikuti vaksinasi door to door di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Jokowi menanyakan kepada warga apakah merasakan sakit saat disuntik.

Baca juga: Pesta Dansa Sita Tyasutami Jadi Awal Pandemi Covid-19 Indonesia Kini Sebabkan 70.192 Orang Meninggal

Warga menyatakan tidak sakit dan menyampaikan terimakasih atas pemberian akses vaksin Covid-19 tersebut. 30.000 pelajar jalani vaksinasi Selain vaksinasi door to door, BIN juga mengglar vaksinasi Covid-19 untuk 30.000 pelajar yang berada di 14 provinsi.

Jokowi menjelaskan peserta vaksinasi siswa terdiri dari 15.000 pelajar SMP dan 15.000 pejalar SMA.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas pelaksaan vaksinasi pagi ini untuk anak-anak semua yang SMP maupun SMA," ujar Jokowi.

"Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semuanya divaksinasi, juga tolong dicek agar guru-guru, petugas-petugas sekolah jangan sampai terlewat vaksinasinya," lanjutnya.

Dia menegaskan pemerintah ingin mendorong agar vaksinasi Covid-19 secara keseluruhan bisa dipercepat agar kekebalan komunal segera tercapai dan masyarakat Indonesia bisa terhindar dari Covid-19.

Jokowi pun mengungkapkan, dirinya telah melakukan dialog dengan dua siswa yang menjadi peserta vaksinasi. Kepala Negara pun sempat bertanya bagaimana rasanya divaksin.

"Saya tanya sakit ndak ? Katanya engga. Enggak sakit Pak," tutur Jokowi.

"Jadi anak-anak yang belum divaksin, yang belum disuntik enggak usah takut, enggak sakit kok," pesannya.

Adapun pelaksanaam vaksinasi kepada siswa dan masyarakat ini dilakukan secara serentak di 15 kabupaten/kota yang berada di 14 provinsi daerah episentrum.

Keempatbelas provinsi itu yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Baca juga: Sindir Penanganan Covid, Pakar Hukum Prof Muin Fahmal: Menggaruk Sekitar Gatal Akhirnya Tambah Gatal

Disorot Mantan Perwira TNI

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti pengerahan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah (door to door).

Program vaksinasi ini dilakukan di 14 provinsi episentrum Covid-19 yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Vaksinasi dengan mengerahkan anggota BIN harus ini harus dikaji ulang dengan beberapa pertimbangan," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, personel BIN saat ini masih minim.

Atas dasar itu, dia menilai tupoksi BIN tidak perlu ditambah lagi dengan urusan vaksinasi nasional yang seharusnya dapat dikerjakan pihak lain.

"Personel BIN di tingkat Provinsi besar saja cuma seratusan, tanpa dokter dan tenaga kesehatan yang memadai. Bagaimana mungkin mereka bisa mengcover seluruh wilayah," ucap mantan sekretaris militer era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Baca juga: Ingat Ribka Tjiptaning Cecer Menkes Negara Tidak Boleh Berbisnis Kini BUMN Kimia Farma Jual Vaksin

Ia juga memertanyakan landasan hukum partisipasi BIN dalam program vaksinasi door to door di 14 provinsi.

Hasanuddin menegaskan, jika mengacu pada aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada satupun yang bisa dijadikan dasar hukum pelibatan BIN dalam program vaksinasi.

"Pada pasal Pasal 6 ayat 1, UU Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Artinya, tidak ada satupun fungsi intelijen yang terkait dengan kebutuhan aparat intelijen negara untuk turun langsung dalam program vaksinasi. Vaksinasi adalah program kesehatan nasional, bukan masalah ancaman keamanan nasional," katanya.(*)

Baca juga: Masih Ingat Ribka Tjiptaning? Dulu Bersikeras Tolak Vaksin Covid-19, Kini Kata-katanya Sudah Beda