Breaking News:

Prokontra Utang Pemprov Sulsel

Seru! Fraksi Golkar vs Nasdem Tanggapi LKPj Gubernur Sulsel di DPRD terkait Utang ke Kontraktor

Update Prokontra Utang Pemprov Sulsel, Fraksi Golkar dan Nasdem Sulsel beda pendapat terkait LKPj Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman

Penulis: Abdul Azis | Editor: Mansur AM
KOLASE TRIBUN-TIMUR.COM
Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel Rahman Pina dan Anggota Fraksi Nasdem Ady Ansar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - "Fraksi Golkar tak ingin larut dakam gerakan menolak LKPJ gubernur. Golkar kritis tapi memberi solusi." 

Di atas kutipan Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, Kamis (15/7/2021), terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulsel yagn sedang bergulir di DPRD Sulsel saat ini.

Berbeda dengan Fraksi Nasdem DPRD Sulsel yang terang-terangan menolak LKPj yang disampaikan Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Golkar mengaku lebih bijaksana.

"Kami sangat keras mempertanyakan terkait peralihan anggaran bantuan keuangan daerah yang tidak melibatkan DPRD. Begitu pun terkait adanya utang yang belum dibayarkan. Harus tuntas sebelum paripurna penerimaan laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2020. Kalau ini sudah bisa diclearkan, tidak ada alasan untuk menolak," tambah Rahman Pina

Politisi Dapil Makassar 2 ininnewakil Fraksi Golkar menanggapi LKPj Gubernur Sulsel 2020.

"Satu lagi , bahwa harus dipahami pelaksanaan ABPD tahun 2020 dan 2021 ini semua dalam ketidakpastian karena pandemi covid. Karena itu, kebijakan kebijakan yang diambil pun berbeda saat kondisi normal," tambah Rahman Pina.

Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel mengusulkan penolakan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Pemprov Sulsel.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Nasdem dalam rapat pimpinan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (13/7/2021) kemarin.

"Fraksi Nasdem menolak perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Ady Ansar kepada wartawan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (14/7/2021) siang.

Ady mengatakan, Fraksi Partai Nasdem menolak karena menilai ada pelanggaran Pemprov Sulsel mengubah perda APBD 2020 tanpa persetujuan pihak legislatif.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved