Breaking News:

Tribun Wajo

Dianggap Tidak Transparan, Koalisi Hipermawa Minta Bupati Wajo Copot Kepala Inspektorat

Koalisi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa), menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (13/7/2021) sore.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH
Aksi unjuk rasa Koalisi Hipermawa Menggugat yang dilakukan di depan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, Selasa (13/7/2021) sore 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Koalisi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wajo (Hipermawa), menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (13/7/2021) sore.

Aksi unjuk rasa dilakukan di depan kantor inspektorat dan kantor bupati Wajo.

Para mahasiswa menuntut agar Bupati Wajo, Amran Mahmud mencopot Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, Saktiar.

"Kami meminta Bupati Wajo mencopot Kepala Inspektorat," kata salah satu orator, Syaifullah.

Alasannya, Inspektorat Daerah tidak transparan dalam penanganan sejumlah temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkhusus pada pengadaan mobil ambulanns desa yang bermasalah dan sejuah ini belum ada titik terang.

"Hal ini menjadi atensi, sebab ada temuan berdasarkan LHP yang dikeluarkan BPK pada realisasi APBDes 2018 dan 2019," katanya.

Tak ada mobil yang diadakan oleh pemerintah desa yang sesuai dengan spesifikasi ambulance.

Sebab, pemerintah desa malah membeli mobil jenis MPV, dan perlengkapan ambulance jelas tak ada dalam mobil tersebut.

Masih terkait pengadaan ambulance desa, masalah berikutnya dinilai kian runyam, lantaran Pemkab Wajo mengeluarkan edaran agar seluruh mobil itu dibranding seragam.

"Ini (branding) juga jadi temuan, tapi hingga hari ini belum ada upaya memperbaiki. Dan diduga banyak temuan lain yang ada di Inspektorat yang tidak dilimpahkan ke APH," katanya.

Ipul memaparkan, pengadaan ambulance desa itu jelas melanggar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 16 tahun 2018.

"Kita minta kasus ini diusut tuntas karena sangat jelas melanggar aturan yang ada, apalagi tidak ada upaya pemerintah desa melakukan perbaikan terhadap ambulance desa itu," katanya.

Bahkan, mahasiswa menyinggung perihal dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya agar dilakukan audit APIP.

"Hingga hari ini belum ada upaya melakukan audit tentang dana hibah baik yang digunakan oleh ormas maupun OKP, karena diduga ada dana hibah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved