Ingat Ribka Tjiptaning Cecer Menkes 'Negara Tidak Boleh Berbisnis' Kini BUMN Kimia Farma Jual Vaksin

TRIBUN-TIMUR.COM- Tribuners, masih ingat dengan legislator DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ribka Tjiptaning tolak Vaksin Sinovac?

Saat itu, Ribka Tjiptaning meragukan vaksin Covid-19 Sinovac yang akan dibeli kementerian Kesehatan.

Ribka pun mencecar menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin agar vaksin tidak dikomersialisasikan.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa (12/1/2021).

"Saya cuma mengingatkan nih, kepada menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," kata Ribka.

Ia juga meragukan kualitas dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

Baca juga: Masih Ingat Ribka Tjiptaning? Dulu Bersikeras Tolak Vaksin Covid-19, Kini Kata-katanya Sudah Beda

Dirangkum dari berbagai sumber, vaksin yang mempunyai efektivitas tertinggi adalah Vaksin buatan Pfizer dan BioNTech yaitu BNT162b2 diklaim 90 persen efektif.

Sementara itu, vaksin moderna memiliki efikasi sebesar 94,5 persen.

Dari situs penelitian ilmiah Lancet, dilaporkan efikasi dari vaksin Astrazeneca mencapai 70 persen.

Hasil uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Rusia, Sputnik V, menunjukkan efikasi sebesar 91,6 persen dalam melawan gejala COVID-19 dan 100 persen melawan penyakit parah dan sedang.

Dari uji klinis yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, tim peneliti mendapatkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3 persen.

Penghitungan efficacy rate dari uji klinis di Bandung dengan subjek 1.600, dengan interim analisis sesuai dengan penghitungan statistik kita menargetkan 25 kasus terinfeksi.

Baca juga: Ketahuan! Harta Kekayaan Ribka Tjiptaning Rp2,6 Miliar dan Tidak Memiliki Utang, Pernah Tolak Vaksin

Ribka Tjiptaning secara terang-terangan menolak vaksinasi Covid-19.

Penolakan itu disampaikan Ribka secara terbuka di hadapan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Selasa (12/1/2021).

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Setelah pernyataan Ribka ramai menjadi pemberitaan, Fraksi PDIP kemudian menggeser Ribka dari Komisi IX ke Komisi VII.

Komisi IX di antaranya membidangi masalah kesehatan, sedangkan Komisi VII diantaranya membidangi masalah energi dan migas.

Ribka menganggap rotasi terhadap dirinya hal lucu karena ia yang berprofesi sebagai dokter dirotasi ke Komisi yang membidangi energi dan gas.

"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik. (Jadi) Ketawa sendiri," ujar Ribka ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Setelah Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin, Gantian Natalius Pigai Tak Mau Dipaksa Vaksin

Vaksin Komersial

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin yang digunakan pada vaksinasi berbayar di Klinik Kimia Farma adalah Sinopharm.

Uji klinik fase 3 yang dilakukan pada lebih dari 42.000 subjek di Uni Emirat Arab dan beberapa negara menunjukan, efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78,02 persen.

Berdasarkan pengukuran imunogenitas vaksin setelah 14 hari penyuntikan dosis ke-2, 98,09 persen orang dewasa dan 97,62 persen lansia mengalami pembentukan antibodi.

 Terkait imunogenesitas, 99,52 persen orang dewasa dan 100 persen lansia menunjukkan pembentukan antibodi yang dapat menetralisasi virus SARS CoV-2.

Atau, sama seperti yang digunakan pada vaksinasi gotong royong perusahaan.

"Iya (Sinopharm)," ujar Nadia kepada Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Ribka Tjiptaning, Ditolak Jadi Menkes Gegara Tembakau,Dimutasi ke Bidang Energi Setelah Tolak Vaksin

Harganya vaksin

Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk individu ini, harus merogoh kocek agak dalam.

Hal itu merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Berikut rincian harganya:

Harga vaksin per dosis: Rp 321.660

Harga layanan: Rp 117.910

Total satu dosis: Rp 439.570

Padahal untuk satu orang dibutuhkan dua dosis vaksin, sehingga uang yang harus dikeluarkan, yakni Rp 439.570 dikali dua, sama dengan Rp 879.140.(*)

Baca juga: Pasca Dosen Unismuh Makassar Sebut Ribka Tjiptaning Cari Panggung, Kini Netizen RIbuti Arqam Azikin