Apa Itu PKPM Darurat? Jenderal LBP Koordinator Dipercaya Jokowi Berlaku Mulai Juli Lawan Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - Apa itu PPKM Darurat?

Pertanyaan ini menyusul wacana pemerintahan Jokowi memberlakukan PKPM Darurat untuk menekan laju pertambahan pasien Covid-19.

Informasi yang dihimpun, Jenderal (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai koordinator.

PKPM Darurat akan berlaku mulai Juli terutama di Pulau Jawa.

PKPM Darurat lebih ketat dan melibatkan banyak pihak untuk penegakan disiplinnya di wilayah zona merah Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kemungkinan akan diumumkan hari ini, Rabu (30/6/2021).

Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama beberapa provinsi lainnya akan membahas pengetatan tersebut bersama pemerintah pusat.

"Mungkin besok sudah disampaikan, kita tunggu saja, besok pagi kami akan ada rapat lagi," ujar Riza dalam keterangan rekaman suara, Selasa (29/6/2021).

Sementara itu, pada Selasa, sudah dibahas beberapa hal pokok yang berkaitan dengan pengetatan PPKM, atau disebut juga PPKM darurat, bersama beberapa kepala daerah lainnya dan menteri terkait.

Detail aturan tersebut akan disampaikan oleh pemerintah pusat, kata Riza.

"Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului, nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menko (menteri koordinator) saja," tuturnya.

Secara garis besar, pemerintah menilai perlu ada pengetatan PPKM yang lebih serius demi menekan penularan Covid-19 yang semakin masif. Sehingga disebut PKPM Darurat. Pemerintah pusat masih merumuskan apa istilah baru untuk pembatasan super ketat ini.

Misalnya bagaimana layanan perkantoran, apakah work from home (WFH) semua.

Bagaimana restoran dan warung makan? 

Apakah hanya melayani pesan antar saja?

"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pak Menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada," ucap dia.

Menko Luhut menjadi koordinator

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM darurat yang akan diterapkan di Jawa dan Bali.

Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. "Betul, Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Jodi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Meski Presiden telah menunjuk Luhut, kata Jodi, aturan detail terkait PPKM mikro darurat masih terus dimatangkan.

Nantinya, pembatasan diterapkan pada sejumlah sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor esensial lainnya. Belum dapat dipastikan mulai kapan PPKM mikro darurat berlaku. Namun, secepatnya aturan itu akan diumumkan oleh pemerintah.

"Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat," ujar Jodi dilansir dari Kompas.com dengan judul "PPKM Darurat Jawa-Bali Kemungkinan Diumumkan Hari Ini".

PPKM darurat diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor diperketat, di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only,dan 25 persen kapasitas mal.

Kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang juga dilarang.

Namun PPKM darurat ini tidak berlaku di semua daerah, hanya diberlakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari.

"Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah," kata dia.(*)