Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PKPM Darurat

Apa Itu PKPM Darurat? Jenderal LBP Koordinator Dipercaya Jokowi Berlaku Mulai Juli Lawan Covid-19

Pertanyaan apa itu PKPM Darurat mengemuka, PKPM Darurat adalah upaya terbaru pemerintahan Jokowi memberantas Covid-19, koordinatornya Jenderal LBP

Editor: Mansur AM
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Ilustrasi Sosialisasi Prokes Covid-19 - Pertanyaan apa itu PKPM Darurat mengemuka, PKPM Darurat adalah upaya terbaru pemerintahan Jokowi memberantas Covid-19, koordinatornya Jenderal LBP 

"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pak Menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada," ucap dia.

Menko Luhut menjadi koordinator

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM darurat yang akan diterapkan di Jawa dan Bali.

Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. "Betul, Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Jodi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Meski Presiden telah menunjuk Luhut, kata Jodi, aturan detail terkait PPKM mikro darurat masih terus dimatangkan.

Nantinya, pembatasan diterapkan pada sejumlah sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor esensial lainnya. Belum dapat dipastikan mulai kapan PPKM mikro darurat berlaku. Namun, secepatnya aturan itu akan diumumkan oleh pemerintah.

"Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat," ujar Jodi dilansir dari Kompas.com dengan judul "PPKM Darurat Jawa-Bali Kemungkinan Diumumkan Hari Ini".

PPKM darurat diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor diperketat, di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only,dan 25 persen kapasitas mal.

Kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang juga dilarang.

Namun PPKM darurat ini tidak berlaku di semua daerah, hanya diberlakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari.

"Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah," kata dia.(*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved