BEM UI Kritik Jokowi dengan Meme, Gus Nadirs: Buzzer Mana Paham Kajian Tingkat Tinggi Begini

TRIBUN-TIMUR.COM - BEM UI (Universitas Indonesia) mendapat sorotan usai mengkritik Presiden Jokowi dengan meme.

Melalui akun @BEMUI_Official, mereka mengunggah foto presiden Jokowi dengan mengeditnya menggunakan mahkota di kepalanya.

Akun tersebut menulis, presiden Jokowi kerap mengumbar janji.

Namun, Jokowi akhirnya tidak memenuhi janjinya tersebut.

Jokowi juga disebut kerap memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.

Mereka mencontohkan, pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindu didemo, namun tak juga muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Instana Negara.

Juga komitmen Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dilihat pada Minggu (27/6/2021).

"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata," imbuhnya.

Setelah meme itu viral, tak sedikit dukungan maupun sanggahan dari warganet.

Menanggapi hal tokoh Nahdlatul Ulama Nadirsyah Hosen atau Gus Nadirs turut bersuara.

Apalagi setelah viral, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil pihak rektorat.

Gus Nadirs menyebut, kritik terhadap pemimpin adalah hal lumrah dan bisa disampaikan dengan berbagai cara.

Ia menyebut, hanya pemimpin otoriter yang mempermasalahkan adanya kritik atau bahkan menganggapnya sebagai hinaan.

"Pemimpin yang otoriter akan menganggap semua kritikan sebagai penghinaan. Sebaliknya, pemimpin yang demokratis akan memahami kritikan bisa diekspresikan lewat kartun, jargon dan satir. Semuanya sah. Tapi ya buzzer mana paham kajian tingkat tinggi begini. Tahunya cuma main tagar," tulisnya di Twitter dikutip pada Senin (28/6/2021).

BEM UI: Banyak Ucapan Tidak Sesuai Realita

Terkait postingan tersebut, narahubung yang tertera, Fathan Mubina, mengungkapkan BEM UI menilai apa yang dikatakan oleh orang nomor satu di berbagai kanal pemberitaan tidak sesuai dengan realitanya.

“Kita kan dari bidang sosial dan politik itu sendiri punya banyak isu yang perlu disikapi selaku tupoksi kita di BEM. Dan beberapa di antaranya itu ada keterlibatannya dengan presiden itu sendiri,” ujar Fathan pada TribunJakarta.com lewat sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).

“Di pemberitaan yang ada di media, apa yang dinyatakan (Presiden Jokowi) itu tidak sesuai dengan realisasinya, dan cenderung menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam merealisasikan pernyataan tersebut. Jadi berangkat dari keresahan itu,” kata Fathan yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI.

Unggahan yang kini tengah viral itu , menurut Fahtan tidak dimaksudkan untuk menyikapi isu tertentu, melainkan ‘review’ dari berbagai pernyataan Presiden Jokowi terhadap isu-isu yang ada.

“Sebenarnya postingan kita tidak diniatkan sebagai menyikapi isu tertentu. Yang beredar sekarang kan KPK dan sebagainya. Di sini kita hanya mereview ulang, tentang bagaimana presiden menyikapi berbagai isu, dan sifatnya juga sejenis kompilasi semata dari berita yang beredar seperti yang kita tampilkan di referensi, untuk kami tanggapi. Jadi untuk postingan konsepnya gitu,” kata Fathan.

Fathan berujar sudah sejak lama konten yang diunggah di sosial media akan viral ketika menyinggung pihak tertentu.

“Polanya begitu dari dulu kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya. Kita tidak memojokkan Pak Jokowi sebagai suatu orang gitu sebagai personalnya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sebagai presiden,” tuturnya.

“Cuma karena mungkin situasi perpolitikan Indonesia, dan juga lingkungan media sosial aktivitas digital seperti itu, maka viralnya tak terelakkan gitu meskipun kita tidak berniat seperti itu,” kata Fathan sambal berujar viralnya unggahan tersebut cukup baik untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Jadi tanggapannya sebenarnya ini baik untuk sekiranya menjadi perhatian untuk masyarakat, karena sudah banyak eskalasi isu, dengan berbagai macam, yang substantif pun tidak dihiraukan. Dan tanggapannya tidak terlalu baik, maksudnya tidak dikonsumsi dengan baik lah oleh publik..

“Dan mungkin ini visualnya juga memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterima beberapa golongan, cuma memang arahnya lebih ke penyikapan dari pemberitaan yang beredar di media,” ujar dia.

Tanggapan istana

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa.

Hanya saja Donny menegaskan ekspresi tersebut harus disertai dengan data dan fakta.

"Itu ekspresi dari adik adik mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta juga" katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).

Pemerintah menurut Donny tidak anti kritik.

Bila kritikan yang disampaikan tersebut disertai data dan fakta, maka dapat didiskusikan dengan pemerintah.

"Karena itu apabila ada data data kita berdisksi. Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak anti kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan menanggapi kritikan BEM UI yang disampaikan melalui media sosial twitter tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa aktivitas BEM UI tersebut merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).

Dalam cuitannya di twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dan rindu di demo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.

Terkait TWK tersebut Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini.

Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen.

"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.

Sementara itu, terkait kritikan bahwa demonstran banyak yang ditangkap apabila melakukan aksi unjukrasa, menurut Donny, hal tersebut tidak bisa digeneralisir.

"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu persatu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga," katanya.

(Tribun Timur / WartaKotalive.com)