Dua Kursi Pimpinan DPRD Kabupaten Milik Golkar Masih Lowong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua kursi pimpinan DPRD kabupaten milik Partai Golkar di Sulawesi Selatan masih lowong sejauh ini.

Dua kursi pimpinan yang lowong itu yaitu kursi ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dan wakil ketua DPRD Kabupaten Pangkep.

Kursi wakil ketua DPRD Takalar juga berpeluang lowong jika status hukum Muhammad Jabir Bonto berkekuatan hukum tetap. 

Sejauh ini Partai Golkar belum menunjuk pengganti di dua kabupaten tersebut.

Kursi ketua DPRD Luwu Timur kosong sepeninggal Amran Syam yang meninggal dunia 12 Desember 2020 lalu.

Sementara kursi wakil ketua DPRD Pangkep lowong sejak Andi Ilham Zainuddin (AIZ) maju pilkada September 2020 lalu.

Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Andi Ilham Zanuddin mengatakan pihaknya telah mengusulkan tiga nama dari total delapan anggota fraksi.

Usulan tiga nama tersebut telah diusulkan kepada DPD I Golkar Sulsel.

"DPD II sudah usulkan beberapa waktu lalu ke DPD I (Golkar Sulsel)," kata Ilham saat dihubungi tribun-timur.com via telepon selular, Rabu (16/6/2021) malam.

Ilham mengatakan, DPD II menunggu keputusan DPD I Golkar mengenai siapa kader yang dipercayakan mengisi kursi pimpinan.

"Kami sementara menunggu dan ketua DPD I (Taufan Pawe) menyampaikan saat halal bin halal, Luwu Timu dulu baru kami," katanya.

Sementara sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan dari DPP, siapa yang pantas menjadi pimpinan DPRD yang pastinya dia kirim sesuai diusulkan oleh DPD II.

"Sementara berproses, kami masih menunggu juga," singkat Andi Marzuki Wadeng.

Diketahui, delapan kursi fraksi Partai Golkar Pangkep sebenarnya sudah utuh kembali. Nurbaini mengisi kursi lowong setelah dilantik sebagai legislator pengganti antarwaktu beberapa waktu lalu.

Sementara Ramna Minggus menjabat Anggota DPRD Luwu Timur menggantikan almarhum Amran Syam pada Maret 2021 lalu.

Sebelumnya enam anggota fraksi Partai Golkar mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan untuk bersaing menduduki kursi Ketua DPRD Luwu Timur sepeninggal Amran Syam.

Mereka antara lain Najamuddin, Badawi Alwi, Mahadi, Heriyanti Harun, Wahidin Wahid dan Arifin.

Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe memimpin langsung uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit dan proper test) kepada keenam calon Ketua DPRD tersebut.

Uji kepatutan dan uji kelayakan digelar di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Kota Makassar, Rabu, 17 Februari 2021.

Para anggota seleksi diantaranya Sekretaris DPD I Marzuki Wadeng, wakil ketua seperti La Kama Wiyaka, Ambas Syam, Herman Heizer, Rahman Pina, dr Salwa Mochtar, dan Nasruddin Nawawi.

Taufan Pawe mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan ini untuk mencari sosok pengganti mumpuni Ketua DPRD Luwu Timur sepeninggal Amran Syam.

Ia menjelaskan, selain kader yang memiliki jiwa militansi, integritas, dan visioner, calon ketua DPRD Lutim juga mampu memahami konstalasi politik di Lutim saat ini. 

Terutama bagaimana memberikan solusi terbaik atas riak-riak pilihan partai Wakil Bupati Luwu Timur terpilih, Budiman Hakim.

"Ketua DPRD itu bukan hanya pimpinan sidang. Secara kader kegolkaran ada yang melekat. Sehingga sangat dibutuhkan figur yang bisa menjaga marwah partai," kata Taufan Pawe.

Ia menegaskan, pimpinan legislatif bukan jabatan biasa. Sosok ketua DPRD harus merupakan kader Golkar berintegritas dan visioner.

Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, tugas utama Ketua DPRD Lutim nantinya menjaga martabat partai. 

Khususnya menghargai perjuangan dan pengorbanan Almarhum Bupati Lutim terpilih Thorig Husler dan Ketua DPRD Lutim Amran Syam dalam memenangkan Golkar di Bumi Batara Guru. 

"Kita juga wajib menghargai upaya Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto atas pembentukan Tim Advokasi Sengketa Pilkada yang kinerjanya terasa sehingga gugatan mereka di MK ditolak. Jadi ketua DPRD Lutim nanti wajib menghargai kerja keras Partai Golkar," jelasnya.

Sementara Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief menilai, Wakil Bupati Luwu Timur terpilih Budiman Hakim, harus menghargai perjuangan Golkar dalam memenangkan Pilkada Lutim.

"Partai Golkar, jika tidak berkoalisi sebenarnya tidak masalah. Karena kursinya cukup untuk mengusung. Lain halnya kalau kursi kita tidak cukup. Disitu baru terbuka wilayah kompromi. Jadi Pak Budiman harus menghargai hasil perjuangan keras Partai Golkar," jelasnya.

Tak hanya itu, pria kelahiran Takalar ini juga mengingatkan jasa-jasa Partai Golkar selama Budiman Hakim berkarir sebagai ASN di Luwu Timur. 

Bagaimana tidak, pada masa Bupati Luwu Timur Hatta Marakarma yang juga ketua Golkar Lutim pada masa itu, Budiman Hakim dipercaya mengisi jabatan strategis. 

Begitupun pada masa Ketua Golkar Lutim Thoriq Husler saat menjabat bupati Lutim. Budiman Hakim merupakan ASN 'pilihan' sehingga dipilih menjadi calon wakil bupati hingga memenangkan Pilkada 2020.

"Secara moril, beliau sudah menyadari akan hal itu. Sehingga insyallah beliau bisa menjaga komitmen Partai Golkar," pungkasnya.

Seperti diketahui, jabatan Ketua DPRD Luwu Timur lowong sepeninggal Amran Syam yang meninggal di Puskesmas Malili pada Sabtu (12/12/2020) dinihari.

Kursi ketua DPRD Luwu Timur resmi menjadi milik Golkar setelah pemilu 2019, Golkar meraih suara terbanyak dibanding parpol lain yaitu 33.088 suara di Luwu Timur.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95