Unjuk Rasa PMII Cabang Bone Tolak Dana PEN Sempat 'Ricuh', Polisi dan Mahasiswa Saling Dorong

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (11/6/2021).

Unjuk rasa dilakukan di Kompleks Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone.

Sempat terjadi kericuhan antara polisi dengan para pengunjuk rasa. Mereka saling dorong tapi aksi tersebut tak berlangsung lama. 

Mereka menolak pinjaman dana Rp 300 miliar pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Bone ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Ketua PMII Cabang Bone, Muhammad Nurwan Tifta menilai dana PEN sebesar Rp 300 miliar tidak efisien.

"Pemda harus berutang ke PT SMI. Bunganya sebesar 6,19 persen. Pokoknya RP 37,5 miliar. Total yang harus dibayar Rp 55 miliar per tahun dalam jangka waktu 8 tahun," jelasnya saat ditemui sesudah aksi unjuk rasa.

Selain itu, penggunaan dana PEN untuk infrastruktur jalan dengan menggunakan aspal tidak efisien. Alasannya, perbaikan jalan dengan aspal paling lama bertahan dua tahun.

Ia pun curiga bahwa dana PEN bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi kedok pemerintah dalam mengambil fee pada proyek infrastruktur.

"Kami meminta DPRD Bone memfasilitasi kami untuk RDPU dengan Pemda.  Kita hadirkan, ahli ekonomi dan ahli hukum untuk menilai apakah ini bermanfaat atau tidak," ucapnya.

Sementara Asisten III Setda Bone, Abu Bakar mengatakan dana PEN Rp 300 miliar diperuntukkan jalan dan jembatan. 

61 ruas jalan rencana diperbaiki dengan  anggaran Rp 280 miliar. Dari 61 tersebut ada 11 ruas jalan menggunakan beton, karena kondisi tanahnya labil. 

Sementara jembatan ada empat yang akan dilakukan perbaikan.

"Jika ditotal jalan dan jembatan pas Rp 300 miliar. Tidak ada peruntukan lain, hanya jalan dan jembatan," katanya.

Ia menyampaikan tidak semua ruas jalan yang rusak harus diperbaiki menggunakan beton. 

"Kalau beton saja panjang jalan bisa diperbaiki hanya 61 kilometer saja. Kalau dipadukan aspal dengan beton jalan diperbaiki mencapai lebih seratus kilometer," bebernya.

"Masyarakat membutuhkan jalan yang bagus, ini dianggap yang terbaik dan sesuai pertimbangan teknis yang ada," tambahnya.

Terkait soal bunga yang dibayarkan, kata Abu Bakar telah dilakukan pengkajian sesuai kondisi penganggaran. Pemerintah pusat pun juga menyetujui.

Anggaran yang digunakan membayar nantinya juga berasal dari dana transfer Pemerintah pusat melalui DAU dan DID.

"Jangan khawatir masalah pembayaran karena pusat memberikan dana kepada kita pasti dia perhitungkan adanya beban daerah," ujarnya 

Mantan Sekwan DPRD Bone berujar jika tidak dilakukan pinjaman untuk perbaikan infrastruktur, kondisi jalan dan jembatan akan semakin rusak berat.

Pastinya butuh, biaya semakin tinggi untuk perbaikan nantinya.

"Suka tidak suka, kondisi apapun infrastruktur harus diprioritaskan untuk diperbaiki demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Laporan Kontributor TribunBone.com, Kaswadi Anwar