Komisi D DPRD Sulsel Panggil Kadis PUTR Rudy Djamaluddin Sekaitan Hasil Pemeriksaan BPK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk Kepala Dinas PUTR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin, Senin (7/6/2021).

Rapat kerja tersebut membahas sekaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020 dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2021.

Dalam kesempatan itu, Komisi D DPRD Sulsel mempertanyakan temuan BPK soal uang Rp 14 juta, penggunaan anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta progres serapan anggaran sejumlah proyek infrastruktur.

Sejumlah legislator Komisi D menyampaikan rasa prihatin terhadap anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sampai saat ini belum digunakan seutuhnya.

Dalam rapat Komisi D terungkap, progres dana PEN yang mencakupi 96 paket dengan total anggaran Rp 1,2 triliun lebih.

Namun sampai saat ini baru terpakai Rp 742 miliar atau masih ada tersisa Rp 582 miliar. 

Wakil Ketua Komisi D Fadriaty AS mengatakan, ia menemukan beberapa titik masih jauh dari harapan saat melakukan kunjungan lapangan.

"Apakah itu perencanaan kurang atau bagaimana," kata Fadriaty dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, di Gedung Tower DPRD Sulsel, Senin (7/6/2021).

Legislator Fraksi Demokrat ini menyebutkan jika masih banyak anggaran PEN sangat merugikan pemerintah provinsi.

Ia mencontohkan kerugian itu karena Pemprov Sulsel harus membayar bunga, sementara anggaran yang tersisa masih cukup banyak. 

"Kita harus membayar bunga sesuai dengan kesepakatan kita sementara itu (Pemulihan ekonomi) tidak dirasakan oleh masyarakat seutuhnya," bebernya.

Fadriaty AS mengatakan Pemprov Sulsel punya tantangan mengembalikan kepercayaan rakyat atas munculnya opini masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Sulsel.

Sementara itu Ketua komisi D, Rahman Pina melanjutkan jika ada beberapa pekerjaan yang fisiknya baru mencapai 3,38 persen.

Sementara uang yang dikeluarkan sudah mencapai 15 persen dan itu menggunakan dana PEN. 

"Pembangunan jalan ruas Ussu-Nuha- Beteleme Batas Provinsi Sulteng. itu sudah mencapai Rp 15 persen pembayaran sementara capaiannya baru 3,38 persen," katanya.