Andi Sudirman Sulaiman Buka HKG-Rakerda PKK Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih berada di Jakarta, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membuka Hari Kesatuan Gerak PKK dan Rapat Kerja Daerah PKK Tingkat Provinsi Sulsel 2021 via video, Rabu (2/6/2021).

Plt Gubernur Andi Sudirman dalam sambutannya yang disampaikan melalui video mengapresiasi upaya PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten/Kota, yang selama ini turun melaksanakan program pemberdayaan keluarga.

Apalagi di tengah pandemi, PKK juga gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan.

"PKK Sulsel juga banyak berperan dalam penanganan stunting, gizi buruk, hingga membantu warga miskin atau prasejahtera," ujarnya.

Meski telah banyak berperan membantu pemerintah, Andi Sudirman mengatakan, masih banyak tugas PKK ke depannya. Salah satunya, menciptakan generasi berkualitas, yang lebih baik lagi ke depannya.

"Semoga PKK bisa membangun Sulsel lebih baik lagi ke depannya. Melakukan penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, mengatasi anak putus sekolah, ketahanan pangan, dan lain-lain. PKK Provinsi dan Kabupaten Kota, harus bersinergi, bekerja bersama-sama," harap Andi Sudirman.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina dalam pemaparannya di Hotel Four Points Jl Andi Djemma Makassar, memaparkan sejumlah program PKK Sulsel.

Ia mengatakan, PKK Sulsel berupaya untuk ikut andil dalam kemajuan Indonesia melalui program-programnya. 

Termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. 

"Untuk mengakses layanan tersebut, tentu  membutuhkan kelengkapan dokumen. Saat pelaksanaan Rakernas PKK, program KISAK ini menjadi rekomendasi. Dan Sulsel menjadi pelopor, provinsi pertama yang menindaklanjuti hasil Rakernas ini," ujarnya.

Melalui program KISAK ini, lanjut Naoemi, PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota, akan bersinergi, bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga dapat mengakses pelayanan publik. Mulai dari Akte Kelahiran hingga KTP, sangat dibutuhkan.

Selanjutnya, kata Naoemi, PKK Sulsel berupaya menjadikan keluarga sebagai pelopor perubahan untuk penanganan stunting, angka kematian ibu hamil, dan angka kematian bayi.

Namun untuk mewujudkan hal ini, semua harus bersinergi dan bergerak bersama.

"Sejauh ini belum ada data yang akurat mengenai angka kematian ibu dan bayi. Kita akan perbaiki sama-sama. Ke depan ada wacana, bagaimana jika data tersebut wajib ditembuskan ke PKK, agar bisa lebih diperhatikan," ungkap Naoemi.

Terkait penanganan stunting, PKK Sulsel sudah membentuk tim stunting yang akan turun ke kabupaten kota, menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dokter Spesialis Obgyn.