Polemik Hari Lahir Pancasila, Dr Mulyadi: Majapahit dan Sriwijaya Bukan Sejarah Bangsa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sejumlah orang mempersoalkan Hari Lahir Pancasila di Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021, ini.

Tulisan mengatasnamakan Din Syamsuddin dan Yusril Ihza Mahendra beredar di Group WhatsApp.

Keduanya menyebit Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni, tapi 18 Agustus.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Fisipol Universitas Indonesia (UI) yang juga Alumnus Fisipol Unhas, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali menyampaikan penjelasan.

“Di WAG Para Doktor dan Guru Besar sudah pagi-pagi ramai topik tentang lahirnya Pancasila. Saya ikut diskusinya dengan pendapat sedikit ‘tidak lazim’ seperti itu,” tulis Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali di WAG Alumni Unhas, Selasa (1/6/2021) siang.

Menurut Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali, segala Segala sesuatu yang ada sebelum berdirinya Indonesia (17-8-1945), tidak absah disebut sebagai bagian dari Indonesia.

Kemudian, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali menirai empat kategori fase sejarah terkait Bangsa Indonesia.

Menurut Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali,  jika ingin disederhanakan, maka yang paling mungkin adalah:

1. 1602-1799 = bagian dari kolonialisme VOC

2. 1800-1942 = bagian dari imperialisme Belanda

3. 1942-1945 = bagian dari invasi Jepang

4. 1945-Sekarang = bagian dari Indonesia

“Memasukkan sejarah pihak lain (sebelum berdirinya Indonesia) ke dalam sejarah Indonesia, bukan hanya tindakan serampangan, tidak memahami masalahnya,  tapi juga bagian dari pengrusakan sejarah Indonesia,” jelas aktivis Unhas era awal 1990-an itu.

Lanjut Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali  jelaskan, sejarah Indonesia adalah sejarah tentang negara Indonesia, bangsa indonesia, dan rakyat Indonesia.

“Sejarah Indonesia bukanlah sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, atau sejarah pihak lain sebelum Indonesia berdiri,” ujar Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali.