Breaking News:

Pemprov Sulsel Gagal Raih WTP

Pemprov Sulsel Raih Opini WDP, BPK Juga Soroti Bapenda Sulsel

Pemprov Sulsel Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), BPK Juga Soroti Bapenda Sulsel

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Humas Pemprov Sulsel
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono (kiri) bersama Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kantor DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (28/5/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, juga melaporkan kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pajak atas Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) Tahun Anggaran 2019-2020.

Itu diberikan kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kantor DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (28/5/2021).

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020," katanya.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

"Dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern," jelasnya.

LHP atas LKPD TA 2020 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2020, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020," ujar Wahyu.

Selain itu, lanjut dia, hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan.

"Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Samsat dalam rangka intensifikasi PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved