Pemprov Sulsel Gagal Raih WTP, Andi Sudirman Sulaiman Tak Cari Kambing Hitam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut Pemprov Sulsel terhenti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman usai menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (28/5/2021) mengatakan, penurunan opini dari BPK menjadi catatan penting bagi Pemprov Sulsel untuk kedepannya berbuat lebih baik lagi.

"Pemeriksa kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhdap kinerja," ujar Andi Sudirman.

Lelaki kelahiran Bone itu menegaskan, hal ini menjadi fokusnya untuk membangun Sulawesi Selatan lebih baik.

Apalagi sejak dirinya mendapat tugas mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan sejak Maret 2021.

Hal ini baginya menjadi evaluasi untuk perbaikan sistem keuangan yang lebih baik.

"Segala nilai (opini WDP) pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 ini, saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan," katanya.

"Tapi ini adalah sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi teamwork atau tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan," tambahnya.

Ia pun siap memperbaikinya.

"Tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan-perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. Tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak," ujarnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima yang sebesar-besarnya kepada jajaran BPK-RI Perwakilan Sulsel terkhusus kepada seluruh Tim Pemeriksa yang telah menyelesaikan tahapan tugas Audit atas LKPD Sulsel Tahun Anggaran 2020 secara maksimal.

Pemprov Sulsel terus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan.

Menurutnya, penyampaian LHP ini adalah merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan yang diamanahkan pada UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

"Diharapkan hasil pelaksanaan audit oleh BPK akan memberikan gambaran faktual terkait pengelolaan keuangan Provinsi Sulsel dalam Tahun Anggaran 2020 dan sekaligus memberikan penegasan terhadap langkah perbaikan, koreksi dan penyempurnaan yang harus segera dilakukan sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi terkait permasalahan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan," jelasnya.