Breaking News:

Tribun Luwu Utara

Jawaban Bupati Luwu Utara pada Rapat Paripurna DPRD Soal Ranperda RTRW 2021-2041

Ranperda ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031.

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/CHALIK MAWARDI
Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara dengan agenda jawaban bupati terhadap tiga Ranperda yang didorong eksekutif, Rabu (19/5/2021). 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041 menjadi satu dari tiga Ranperda usulan eksekutif.

Ranperda ini paling banyak mendapat masukan dan tanggapan dari tujuh fraksi di DPRD Luwu Utara.

Ranperda ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031.

Fraksi Partai Hanura misalnya menilai revisi RTRW 2021-2041 lambat.

Sehingga berdampak pada pemanfaatan ruang pengelolaan berbagai perizinan lingkungan.

Termasuk penyusunan dokumen RPJMD 2021-2026 yang harus menyesuaikan dengan hasil revisi Perda RTRW.

Terkait hal ini, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menjelaskan secara runtut bahwa peninjauan kembali RTRW dilaksanakan pada 2017.

Dan langsung dilakukan revisi RTRW dengan mengacu pada Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.

Kemudian, lanjut Indah, pada 2018 terbit aturan baru yakni Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten yang merevisi pedoman sebelumnya.

Sehingga dokumen yang telah disusun harus disesuaikan kembali nomenklaturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved