Breaking News:

Nadiem Makarim

Opini Muhammad Ramli Rahim: Nadiem Makarim dan Menteri Odong-odong Tapi Beban Seperti Truk Gandeng

Baca Opini Muhammad Ramli Rahim: Nadiem Makarim dan Menteri Odong-odong Tapi Beban Seperti Truk Gandeng

Editor: Mansur AM
kolase tribun-timur.com
Ramli Rahim dan Nadiem Makarim 

Karenanya LPMP tetap dibutuhkan untuk memotret peta mutu seluruh pendidikan di Indonesia di tiap Daerah dan Wilayah.  Prinsip education for all tidak hanya sebatas keikutsertaan dalam mengakses pendidikan, namun juga bentuk jenjang dan eksistensi pendidikan diluar jalur formal seyogyanya perlu diakomodasi.

Karena bagaimana pun sebagaimana konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar  Dewantara, pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi rumah dan masyarakat juga merupakan bagian dari Tri Pusat Pendidikan.

Apalagi perkembangan pendidikan non formal menjadi salah satu tren pendidikan saat ini diantaranya keberadaan model home schooling, Lembaga kursus, dll. Namun sangat disayangkan PP 57 tersebut tidak mengakomodasi perihal pendidikan informal dan luar sekolah. Kebijakan PP tersebut mengingkari dari prinsip education for all dan asas Tri Pusat Pendidikan. PP 57 2021 dalam hal kepengawasan pendidikan tidak memasukkan unsur pengawas.

Pengawas masih sangat dibutuhkan peran kepengawasannya secara klinis  yang ketugasannya tidak bisa dialihkan kepada guru maupun kepala satuan pendidikan. Belum lagi tunjangan fungsional pengawas berdiri sendiri dan terpisah dengan tunjangan fungsional guru. Jikapun dikehendaki penyempurnaan peran pengawas bisa ditempuh dengan revitalisasi pembinaan SDM pengawas dengan memberikan banyak pelatihan, softskills kompetensi pengawas sekaligus mendorong minat menjadi pengawas agar proporsional.

6.   Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak muncul di PP 57 Tahun 2021. Undang-undang pendidikan nasional no. 20 Tahun 2003 menandaskan bahwasanya pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks pendidikan, Pancasila merupakan upaya penanaman nilai ideologi dan karakter bangsa Indonesia. Di tengah gempuran yang memporak porandakkan ideologi kebangsaan dengan maraknya gempuran pemahaman trans nasional dan tumbuh sumburnya pemahaman terorisme tidak salah jika BPIP mengusulkan Pancasila  menjadi mata pelajaran wajib.

Sehingga keberadaannya tidak cukup sebatas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Sehingga dimungkinkan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sehingga, walaupun akan diralat dan direvisi PP 57 tersebut oleh Menteri Nadiem Makarim, persoalan ini tidak boleh abai. Apalagi sangat kontras dan tidak konsekuen manakala Nadiem dalam Peta Jalan yang juga banyak kontroversi dan sedang proses pembahasan di kalangan DPR mencantumkan mengenai Profil Pelajar Pancasila. Sehingga konteksnya tidak cukup sebatas revisi saja, namun komitmen kebijakan yang ditempuh Mas Menteri harus bersendikan kebangsaan. Karena kebijakan yang digulirkan sejak merdeka belajar hingga PP kemarin sarat dengan kontroversi.

PP 57 Tahun 2021 tidak menyebutkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan Bahasa Asing dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Mencantumkan Bahasa Indonesia dalam kurikulum diatur ketentuannya dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 33 ayat 1 – 3 bahwanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sedangkan Bahasa Inggris dan Asing sebagaimana ketentuannya diatur secara gambling dalam PP 19 Tahun 2005. 

7.   Tidak adanya keterbukaan publik dan partisipasi public tidak terbangun dan diciptakan oleh Menteri Nadiem Sebagaimana Peta Jalan Pendidikan tanpa naskah akademik hingga saat ini setelah gaduh menjadi salah satu contoh kongkrit. Belum lagi proses keterbacaan yang ada juga tidak diupayakan. Jikapun keterbacaan dilakukan, hanya melibatkan komponen dan jejaring dilakukan tidak demokratis untuk kalangan tertentu saja. Contoh actual mengenai keterbacaan konsep Profil Pelajar Pancasila.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved