Kadisnaker Makassar Temui Massa Aksi May Day di Fly Over

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Makassar, Irwan Bangsawan melakukan pemantauan aksi hari buruh atau May Day, di Flyover, Jl Pettarani, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sabtu (1/5/2021).

Disana, terlihat Irwan membagikan puluhan dos masker kepada massa aksi, dan mengimbau agar peserta aksi tetap menjaga keamanan, atau tidak anarkis.

Irwan juga melakukan sosialisasi terkait tiga sub dari Makassar Recover, yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi.

"Jadi kami dari pemerintah kota makassar sudah melakukan komunikasi dengan beberapa teman teman dari serikat pekerja," ujar Irwan.

"Dan sudah seminggu terakhir ini kami melakukan kunjungan ke perusahan - perusahan, untuk kampanye hari buruh," lanjutnya

Dalam seminggu terakhir, Irwan menjelaskan jika pihaknya bersama Apindo dan serikat pekerja, juga telah melakukan sosialisasi di perusahan-perusahaan.

"Jadi kami bersama Apindo dan serikat pekerja turun ke lapangan dan perusahan, mensosialisasikan makassar recover, pembayaran THR keagamaan, itu yang kota lakukan," jelasnya.

Ia pun menegaskan, kehadiriannya di lokasi aksi sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota makassar, terhadap kaum buruh.

"Jadi disini kami memantau langsung peringatan hari buruh, sebagai bukti bahwa Pemerintah selalu bersama dengan pekerja," tutupnya.

Sementara Humas Aliansi Aksi May Day Makassar, Ferian Erlangga membeberkan, diperkirakan akan ada sekitar 100 massa dari 12 serikat buruh, yang mengikuti aksi.

"Titik kumpul di Flyover, lalu bergerak menuju titik aksi di depan DPRD Provinsi Sulsel," ujarnya

Pihaknya pun akan mengangkat tema, Pemuda Mahasiswa, Berjuang Bersama Kaum Buruh.

"Isi tuntutannya ada dua, pertama bebaskan Eben, korban kriminalisasi Polda Sumatera, dan kedua cabut Undang-undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya," jelasnya.

Ia juga menyoroti politik upah murah yang menurutnya, merupakan sistem usang yang masih diterapkan negara beberapa elit.

“Sehingga melahirkan kesenjangan - kesenjangan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan terus meroketnya harga kebutuhan pokok, tanpa dibarengi kenaikan Upah yang signifikan," terangnya