Golkar Usulkan Pembubaran TGUPP, Fraksi PAN Sulsel: Tergantung Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sulsel menilai pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bergantung keinginan Andi Sudirman Sulaiman.

Ketua Fraksi PAN Syamsuddin Karlos mengatakan TGUPP dibentuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk membantu pemerintahan.

Menurutnya, jika Sudirman Sulaiman masih membutuhkan, TGUPP maka tetap dilanjutkan.

"TGUPP itu permintaan Pak Nurdin Abdullah untuk bantu kelancaran pemerintahan. Kita belum bicara Plt apa masih butuh atau tidak. Kalau masih butuh untuk kepentingan Sulsel, why not kenapa tidak," kata Syamsuddin Karlos kepada Tribun Timur, Rabu (28/4/2021).

Syamsuddin menggunakan, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sejauh ini belum pernah membuka komunikasi dengan Fraksi PAN soal kelanjutan TGUPP itu.

Yang pasti, Syamsuddin Karlos mengatakan Fraksi PAN sebagai partai pengusung akan selalu mendukung pilihan Andi Sudirman Sulaiman, apakah tetap melanjutkan TGUPP atau tidak.

"Sejauh ini kami belum konsultasi, Pak Plt juga belum sampaikan ke fraksi PAN untuk penggunaan tim TGUPP kembali," katanya.

"Tapi kalau pak Plt sudah tidak memerlukan dan beliau mampu saya kira lebih bagus lagi. Jadi kami menunggu tanggapan dan arahannya Plt Gubernur. Kalau masih diperlukan bolehlah," ujarnya.

Usulan pembubaran TGUPP mengemuka dalam rapat finalisasi pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban (pansus LKPJ) Gubernur Sulsel.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari didampingi Wakil Ketua II Darmawangsyah Muin di Gedung Twin Tower Lt 2 Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Rabu (28/4/2021) pagi.

Turut hadir Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani dan Asisten I Pemprov Sulsel.

Anggota tim perumus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sulsel Rahman Pina menilai TGUPP sudah tidak efektif lagi.

"Saya mengusulkan agar TGUPP dibubarkan," kata Rahman Pina saat dikonfirmasi Tribun Timur seusai rapat, Rabu (28/4/2021).

Bahkan, Rahman Pina mengatakan, TGUPP cenderung seakan akan menjadi lembaga baru yang kemudian tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

"Ini baru diusulkan di rapat LKPJ, belum menjadi putusan. Ini juga sesuai rekomendasi Korsupgah KPK," ujar Rahman Pina.