Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KKB Papua

Kala Gusdur Harus Bersebarangan dengan Kapolri Saat Tangani Konflik TNI dan Polri Versus OPM

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur harus bersebarangan dengan Kapolri Suroyo Bimantoro soal tangani konflik OPM.

Editor: Muh Hasim Arfah
handover
Kapolri ke-16, Jenderal Polisi Surojo Bimantoro dan presiden RI ke-4, Abdurrahahman Wahid atau Gusdur. Untuk mengatasi OPM, Gusdur dan Sorojo berseberangan. 

TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur harus bersebarangan dengan Kapolri tahun 2001 lalu untuk menangani konflik dengan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ).

Kala itu, Gus Dur membiarkan bendera Bintang Kejora berkibar.

Asalkan bendera OPM harus berada di bawah bendera merah putih.

Gus Dur sudah membuat perjanjian dengan pihak OPM bahwa boleh mengibarkan benderannya asalkan di bawah bendera Indonesia.

Baca juga: Cerita Gusdur Damprat Wiranto karena Anggap Bendera OPM Berbahaya Setelah Diberi Restu Dikibarkan

Baca juga: Gusdurian Bangun 20 Unit Huntara di Malunda Majene

Presiden Abrurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membiarkan bendera OPM berkibar di Papua, 30 Desember 1999. Namun, kebijakan itu ditentang anak buahnya sendiri di pemerintahan.
Presiden Abrurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membiarkan bendera OPM berkibar di Papua, 30 Desember 1999. Namun, kebijakan itu ditentang anak buahnya sendiri di pemerintahan. (kompasiana)

Namun, ternyata pemikiran Gus Dur ini berbeda dengan Kapolri Jenderal raden suroyo bimantoro.

Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya.

Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.

Dalam akun kompasiana Garda Santri menulis, Gus Dur sosok yang mencintai Papua dan dicintai rakyat Papua hingga sekarang.

Selama ini 1 Desember diperingati sebagai hari ulang tahun kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Entah kebetulan atau tidak, Desember disebut sebagai Bulan Gus Dur. Sebab, Gus Dur meninggal bertepatan dengan bulan Desember.

Bicara Papua memang tidak pernah bisa dilepaskan dari sosok Gus Dur.

Ia telah memberikan spirit kemanusiaan di tanah Papua dari segala bentuk diskriminasi, marjinalisasi, dan krisis di segala bidang. Papua membutuhkan sekaligus menyayangi Gus Dur.

Dalam tulisannya di SantriNews.com, Abdir Rahman menyebutkan bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau mempersilakan bendera Bintang Kejora dikibarkan di tanah Papua pada peringatan 1 Desember.

Gus Dur menyebut bahwa bendera Bintang Kejora hanya sebuah umbul-umbul seperti yang ada ketika pertandingan sepak bola.

Gus Dur pun meminta TNI tidak terlalu risau dengan pengibaran bendera tersebut, karena diantara bendera tersebut masih ada Sang Dwiwarna, sang saka merah putih yang berkibar tinggi di atas bendera Bintang Kejora.

Gus Dur jugalah yang mengabulkan permintaan masyarakat Irian Jaya (waktu itu) untuk menggunakan sebutan Papua.

Pemberian nama Papua pada Irian Jaya dan pemberian izin pengibaran bendera Bintang Kejora bukan tanda Gus Dur meremehkan terhadap Indonesia.

Hal itu justru sebaliknya, Gus Dur mau membantu orang-orang Papua untuk bisa menghayati Ke-Indonesiaan dari dalam.

Baca juga: Anggota TNI Pratu Lukius Membelot Gabung KKB Papua, Keluarga Oktovianus Rayo: Jangan Diberi Ampun

Update KKB 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memasukkan nama anggota mereka yakni Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius sebagai target utama setelah diketahui berkhianat karena bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

KKB adalah sebutan penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Dia sudah dipecat dari keanggotaan TNI,” tegas Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, Jumat (16/4/2021).

Pemecatan terhadap Pratu Lukius bukannya tanpa alasan. Suriastawa menyebut pihaknya sudah memilik alasan tepat untuk memecat sang prajurit.

Terlebih Pratu Lukius juga diketahui kabur dalam tugas dan malah memilih bergabung dengan KKB Papua.

"Dalam operasi (tugas) kalau dia tiga hari kabur, maka dia dinggap tidak etik, dipecat," ujar Suriastawa

Ia mengatakan, tindakan Pratu Lukius telah dicap oleh negara sebagai sebuah pengkhianatan. Bahkan ia kini telah bergabung ke KKB yang telah jelas-jelas menjadi musuh negara.

"Apalagi, dia membelot ke kelompok OPM, itu kan melawan negara, itu hukumannya berat, dia jadi sasaran utama itu," tegas Suriastawa.

Mengenai informasi yang menyatakan Pratu Lukius sempat terlibat dalam penyerangan sejumlah Pos TNI di Intan Jaya, Suriastawa mengaku belum bisa memberi jawaban pasti.

"Sekarang kami sedang kembangkan informasi (keberadaan Pratu Lukius), tapi kami tidak tahu sejauh mana (keterlibatannya dalam aksi KKB), sekarang dia jadi sasaran prioritas," kata Suriastawa seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebagaimana diberitakan KompasTV sebelumnya, Asisten Operasi Kogabwilhan III Brigjen Suswatyo memastikan kebenaran kabar tentang seorang anggota TNI yang bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata.

Anggota TNI bernama Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius itu merupakan personel Raider 400 yang berada di bawah koordinasi Kodam IV/Diponegoro.

"Pratu Lukius, dia kelana yuda (meninggalkan tugas), bergabung dengan KKB di Intan Jaya," ujar Suswatyo.(*)

Baca juga: 14 Tahun Jadi Guru Honorer di Papua, Oktovianus Rayo Dimakamkan di Toraja Setelah Tewas Ditembak KKB

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved