Kenapa Pembangunan Sulsel Tak Merata? DPRD Sulsel Protes PUTR Cuma Buat Jalan di Toraja, Luwu, Bone

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulsel mempertanyakan kebijakan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulsel.

Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir fokus pembangunan hanya di Luwu Raya, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Bone.

Sementara kabupaten lain tidak merata.

Bahkan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulsel pun hanya dapat jatah pembangunan minim dari anggaran provinsi.

Apa sebenarnya yang terjadi?

Selain itu, utang Dinas PUTR yang dipimpin Prof Rudy Djamaluddin juga banyak mencapai puluhan miliar rupiah.

Utang proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan jadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (14/4/2021) siang.

Rapat menghadirkan Dinas PUTR sebagai mitra kerja Komisi D.

Ketua Komisi D Rahman Pina mengatakan utang proyek Dinas PUTR kepada kontraktor mencapai Rp 34 miliar.

"Khusus utang PU nilainya Rp 34 Miliar," kata Rahman Pina yang baru menjabat ketua komisi ini saat rapat di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (14/4/2021).

Meski demikian, kata Rahman Pina, Dinas PUTR beralasan utang itu belum dibayar bukan karena tidak ada anggaran.

Melainkan pihak kontraktor belum semua mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas PUTR.

"Dinas PUTR minta kontraktor untuk segera menagih. Baru Rp 7 miliar ajukan pembayaran," kata Rahman Pina.

Legislator Fraksi Golkar itu berharap kontraktor segera mengajukan tagihan sesuai ajukan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.

Selain utang proyek, rapat juga membahas pembangunan ruas jalan yang tidak merata di tahun 2020 lalu.