Breaking News:

UNM

Wamenkumham Bawakan Kuliah Umum di UNM, Jelaskan Mahasiswa Tentang RUU KUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif menjadi pembicara kunci dalam kegiatan kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP

ist
Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif menjadi pembicara kunci dalam kegiatan kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof  Edward Omar Sharif menjadi pembicara kunci dalam kegiatan kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP.

Kegiatan ini digelar di Kampus UNM Makassar, Kamis (8/4/2021).

Dalam penalarannya, Prof Edward menjelaskan, bahwa RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional. 

Bertujuan untuk menggatikan KUHP lama, yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia - Belanda.

“KUHP warisan colonial hindia belanda telah berkembang secara massif, dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum yang di atur dalam kodifikasi," jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun 1963 telah di adakan seminar Hukum Nasional I, dan telah di mulai pembentukan RUU KUHP yang baru. 

"Tetapi memang membuat KUHP membutuhkan waktu yang tidak sebentar," katanya.

Ia mencotohkan, Belanda membuhkan waktu sekitar 70 tahun setelah merdeka, untuk membuat KUHP sendiri.

Wamenkumham berharap, kuliah umum ini bisa menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak, yang menaruh perhatian pada perkembangan hukum Pidana.

Serta untuk menyamakan presepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP. 

Halaman
12
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved