Breaking News:

Demokrat Sulsel

ARA: Peluang Menang Kubu KLB Moeldoko Sisa di Pengadilan Agama, Andi Murniati Makking Bilang Begini

Kelakar gugatan ‘di pengadilan agama’ itu menipisnya kans KLB versi Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Demokrat

ABD AZIS/TRIBUN TIMUR
Ketua DPC Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali 

TRIBUN.TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (48), menyatakan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang sudah tidak menang melawan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kubu KLB bisa menang kalau menggugat di Pengadilan Agama,” kata ARA akronim namanya berkelakar seusai hadiri resepsi pernikahan di sebuah hotel di Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (5/4/2021).

Pernyataan Wakil Ketua DPRD Makassar ini menjawab pertanyaan Tribun soal peluang langkah hukum kubu Moeldoko, pascakeluarnya putusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membatalkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumut, Februari lalu.

Kelakar gugatan ‘di pengadilan agama’ itu adalah menipisnya kans KLB versi Moeldoko, untuk merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Partai Demokrat.

ARA mengapresiasi keputusan Kemenkumham, akhir Maret lalu.

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno bercengkerama dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali belum lama ini di Makassar, Sabtu (26/1/2019).
Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno bercengkerama dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali belum lama ini di Makassar, Sabtu (26/1/2019). (Azis/Tribun)

KLB Deli Serdang Bakal Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya, Juru Bicara Demokrat hasil KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad mengaku bakal menempuh jalur hukum seusai Kemenkumham menolak kepengurusan mereka.

“Ikhtiar dan perjalanan demokrasi masih panjang. Langkah berikutnya adalah melalui peradilan,” kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021).

Rahmad mengatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum demi mendapat keadilan, sekaligus mengembalikan marwah Demokrat sebagai partai modern, terbuka, dan demokratis.

Menurut Rahmad, penolakan Kemenkumham ini sekaligus membuktikan bahwa Ketua Umum hasil KLB Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan taat hukum.

Halaman
123
Editor: Abdul Azis Alimuddin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved