KPK Telusuri Asal Muasal Kekayaan Nurdin Abdullah

Sementara itu, selaku pemberi Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Masa Penahanan Diperpanjang

Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat, dan kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto, Rabu (18/3/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan tersebut terkair kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

"Penyidik KPK memperpanjang penahanan tersangka NA (Nurdin Abdullah) dan kawan-kawan masing-masing selama 40 hari terhitung sejak 19 Maret 2021 sampai dengan 27 April 2021," kata Ali dikutip dari Antara, Rabu (18/3/2021).

Ali menyebutkan, Nurdin ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Edy di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), dan Agung di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK.

"Perpanjangan ini diperlukan oleh tim penyidik KPK untuk melakukan pengumpulan alat bukti guna melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.(*)