Ternyata Ini Pesan Presiden Jokowi ke KPK, 'Jika Masih Kurang Ajar, Gigit Keras'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap tangan oleh KPK ternyata melalui rangkaian proses panjang.

Kabar buruknya, masih ada kepala daerah antre dengan kasus serupa dengan Nurdin Abdullah, menerima suap dari pengusaha namun masih berproses.

Siapa saja kepala daerah dimaksud?

Tentu KPK tidak akan membocorkannya.

Namun pimpinan KPK menegaskan perintah untuk tangkap tangan melalui proses yang panjang dan telaah disertai bukti permulaan yang sangat cukup.

Jadi, para kepala daerah waspadalah!

Kepada KPK, Presiden Jokowi berpesan untuk mengutamakan pencegahan korupsi. 

Namun jika kepala daerah yang bandel, cara lain terpaksa dilakukan. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat temu media di salah satu hotel di Kecamatan Rappocini, Makassar, Selasa (16/3/2021) malam.

Menurut Lili sapaan Lili Pintauli Siregar, sebelum melakukan OTT atau penindakan terhadap Nurdin Abdullah Cs, pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya pencegahan dan pendidikan.

Pencegahannya, melalui intervensi pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, perizinan, manajemen aset daerah, aparat intern pengawas pemerintahan dan tata kelola dana desa.

Upaya pencegahan itu kata dia berlaku di seluruh pemerintahan Indonesia.

Upaya mengedepankan pencegahan dan pendidikan sebelum penindakan itu, kata dia juga diadopsi dari KPK yang ada di luar negeri.

"Jadi kita mulai mengikuti StranasPK yang ada dan teman-teman KPK juga melihat dan membandingkan KPK-KPK yang ada di luar negeri, ternyata mulai melakukan perubahan," kata Lili.

Perubahan yang dimaksud Lili, yaitu mengedepankan pencegahan dengan pendidikan dengan pencegahan programer sistem baru tindak.