Mendag Muhammad Lutfi dan Airlangga Hartanto Mau Impor Beras, Kementan dan Bulog Pastikan Stok Aman

TRIBUN-TIMUR.COM- Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian meminta Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mengimpor beras 1 juta ton.

"Kebijakan Pak Menko ( Airlangga Hartanto ) dan Pak Mendag ( Muhammad Lutfi ), kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor, ”kata Kepala Perum Bulog, Komjen Pol Budi Waseso dikutip dari Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Kebijakan Impor Beras ini terjadi saat petani Indonesia sementara menanam padi.

Sekitar bulan Maret dan April 2021, petani Indonesia akan memanem padinya. (baca beritanya dengan judul Petani Siap Panen Padi, Komisaris Jenderal Buwas Ungkap Pemerintah akan Impor 1 Juta Ton Beras

Terpisah dikutip dari kompas.tv, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, Indonesia memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.

Sehingga, stok beras untuk kebutuhan bukan puasa hingga lebaran tercukupi.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menyatakan, ketersediaan beras hingga bulan Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton.

“Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya,” kata Momon seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/3/2021).

Jumlah pasokan 25 juta ton didapat, dari sisa stok beras tahun lalu sebesar 7,389 juta ton. Lalu untuk proyeksi produksi dalam negeri hingga Mei 2021 sebesar 17,5 juta ton.

Sedangkan, kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sebanyak 12,336 juta ton.

Sehingga masih ada sisa sekitar 12,565 juta ton pada Mei.

Stok Melimpah, Bulog Bingung Mau Salurkan Kemana

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan, jika pemerintah jadi mengimpor beras 1 juta ton, pihaknya akan kesulitan menyimpan beras tersebut.

Menurut pria yang biasa dipanggil Buwas ini, di gudang Bulog juga masih ada beras sisa impor dari tahun 2018.

"Gudang kami bisa menyimpan hingga 3,6 juta ton. Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).