KKB Papua
KKB Papua: Kami Tahu Penjual Senjata Api di Indonesia Sangat Butuh Uang
Menurut Komnas HAM, terdapat tiga titik pintu masuk penyelundupan amunisi dan senjata api ke Papua.
TRIBUNTIMUR.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membongkar jalan rahasia Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua untuk menyeludupkan senjata dan amunisi.
Jalan rahasia ini telah digunakan sejak 2006 lalu hingga sekarang.
Menurut Komnas HAM, terdapat tiga titik pintu masuk penyelundupan amunisi dan senjata api ke Papua.
Ketiga pintu masuk itu melalui jalur darat, laut, dan udara.
Seperti dilansir dari Kompas.id dalam artikel '1.350 Personel TNI Antisipasi Penyelundupan Senjata di Perbatasan RI-PNG'
Tiga pintu masuk itu merupakan daerah perbatasan Papua dan Papua Niugini, Kota Sorong, serta Kota Mimika.
Pemetaan itu berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM pada 2011 dan 2018.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, penyelundup memakai jalan tikus di perbatasan RI-PNG.
”Perbatasan yang dilalui di antaranya daerah Skouw-Wutung di Kota Jayapura, daerah Sota di Merauke, dan Pegunungan Bintang,” papar Frits.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Sebby Sambom, mengatakan pihaknya dengan mudah mendapatkan amunisi dan senjata melalui jalur-jalur tersebut sejak 2006.
Dana untuk itu dikatakan menggunakan dana OPM sendiri dan sumbangan dari sejumlah donatur yang peduli dengan perjuangan Papua untuk meraih kemerdekaan.
Pihak yang ditugaskan untuk membeli senjata dan amunisi adalah simpatisan OPM yang bermukim di ibu kota sejumlah kabupaten di Papua, misalnya Mimika dan Nabire.
”Kami mudah mendapatkan amunisi dan senjata api dari sejumlah daerah, seperti Ambon. Sebab, kami tahu pihak yang menjual amunisi dan senjata api sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari,” ujar Sebby.
Sebby menyatakan, OPM kini memiliki sekitar 1.000 pucuk senjata api, baik dari hasil pembelian maupun hasil rampasan dari anggota TNI-Polri.
Senjata ini tersebar di 33 kelompok militer OPM.