Rebut Dukungan! Moeldoko Dikabarkan Menghadap ke Megawati dan AHY Temui Jokowi dan Jusuf Kalla

TRIBUN-TIMUR.COM- Pasca Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono mencari dukungan.

Moeldoko disebut-sebut menemui Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tak hanya itu, Agus Harimurti Yudhoyono juga menemui mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla. 

Baca juga: Sindir Moeldoko? Gatot Nurmantyo Enggan Jadi Ketum Demokrat karena Etika tak Pernah Jadi Kader

Baca juga: Jokowi Akui Tak Tahu Moeldoko ke Deli Serdang Ikuti KLB Demokrat

Informasi dari Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana alias PSR, pertemuan AHY dengan JK digelar pada Minggu 14 Maret 2021 siang. 

Dalam silaturahmi itu, AHY ditemani oleh jajaran teras Partai Demokrat, diantaranya Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution. 

"Iya kemarin tanggal 14 Maret pertemuannya," kata dia dalam keterangan persnya, Senin 15 Maret 2021 dikutip dari Tribun Bali.

Ia juga menyebut bahwa pada pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, AHY dan JK membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan. 

Di sisi lain, AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat. 

“Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi," ujarnya. 

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Banyak Suara Hantu dalam KLB yang Menangkan Moeldoko?

Bahkan, ia menyebutkan antara JK dan Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik. 

Apalagi, JK sendiri sempat diusung oleh Demokrat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY pada periode 2004-2009.

"Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum,” jelas AHY.

Baca juga: Pengakuan Gatot Nurmantyo, Tolak Tawaran Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Karena Ingat Jasa SBY Ini

“Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.

AHY pun tak menampik bahwa kedatangannya tersebut juga sebagai bagian dari meminta saran dan masukan mengenai perkembangan politik yang terjadi belakangan ini, termasuk mengenai kisruh yang terjadi di internal Demokrat antara kubu Moeldoko Cs dengan pihaknya. 

“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” tandasnya.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. 

“Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK. 

Namun ia mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. 

JK bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. 

Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya. 

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur A Prianto SIP MSi menyampaikan, setelah percobaan KLB berhasil oleh kubu Moeldoko dkk, pertarungan selanjutnya ada di perebutan legitimasi dan legalitas kepengurusan.

“Tentu kedua belah pihak punya strategi dan taktik masing-masing,” kata Dosen Unismuh Makassar ini, Senin (15/3/2021).

Ia menyampaikan, langkah kubu Moeldoko menemui Megawati merupakan upaya merebut legitimasi politik yang strategis, mengingat PDIP merupakan partai utama pendukung penguasa.

“Penerimaan Megawati Soekarnoputri pada kubu Moeldoko mengirim sinyal legitimasi partai pendukung pemerintah pada  KLB Demokrat versi Moeldoko,” katanya.

Sementara langkah AHY menemui Presiden Jokowi merupakan upaya menjaga legalitas kepengurusan yang telah mereka miliki saat ini.

“Pertemuan itu bisa menjadi arena bargaining kepentingan, yang mengukuhkan superioritas pihak pemerintah pada partai oposisi,” katanya.

Atas peristiwa ini, pemerintah melalui Kemenkumham adalah pihak yg paling otoritatif menentukan keabsahan atau legalitas kepengurusan partai politik.

Kemunkumham saat ini di pimpin oleh kader PDIP.

Alternatifnya adalah

(1) pemerintah membuat pengesahan kepengurusan baru versi KLB Moeldoko,

(2) pemerintah menunggu putusan pengadilan untuk status legalitas kepengurusan, dan atau

(3) pemerintah tidak mengambil keputusan apapun dan membiarkan situasi legalitas ini berpolemik, sampai ke momen Pemilu 2024.

Menurut Luhur, apapun sikap pemerintah terhadap legalitas kepengurusan KLB Partai Demokrat ini, energi dan sumberdaya partai akan terkuras menghadapi dinamika ini.

“Bisa jadi Partai Demokrat akan kehilangan momentum di kandidasi Capres 2024 dan bahkan untuk mencukupi ketentuan electoral treshold (ET) di Pemilu 2024 nanti,” katanya. (tribun-timur.com)

Update Berita-berita KLB Demokrat,>>>KLIK DI SINI 

Baca juga: Tak Hanya Mantan Kapolri Idham Azis, Ada Tiga Jenderal Peluang Jadi Calon Pengganti KSP Moeldoko