Demokrat Minta Darmizal Simpan Tangisannya untuk Hari Pertanggungjawaban Nanti

TRIBUNTIMUR.COM - Pernyataan mantan petinggi Demokrat Darmizal yang mengaku menyesal tak bisa mencegah kebijakan memberikan setoran uang ke partai, ditanggapi oleh pengurus DPP Partai Demokrat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, Darmizal menyampaikan informasi palsu.

Ia pun menyebut bahwa Darmizal harus mempertanggungjawabkan perkataannya.

Dilansir TribunWow.com, Darmizal sebelumnya menuding bahwa DPP Partai Demokrat mewajibkan kepada seluruh pengurus dan kader di daerah untuk memberikan uang setoran.

Sambil menangis, Darmizal mengaku menyesal karena tidak bisa mecegah kebijakan yang disebutnya memalukan itu.

"Saya menyesal, saya bersalah, saya tidak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya enggak tahu akan ada PO 01 yang memberangkatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya, saya malu," ujar Darmizal tersedu-sedu.

Melalui Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dengan tegas memberikan bantahan.

Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Darmizal merupakan sebuah fitnah dan harus mempertanggungjawabkannya.

"Darmizal juga menyajikan informasi palsu yang mengatakan DPP Partai Demokrat setiap bulannya meminta uang atau pungutan kepada pengurus daerah. Ini kebohongan dan fitnah besar," ujar Kamhar, kepada wartawan, Rabu (10/3/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

"Darmizal harus mempertanggungjawabkan omongannya. Dia harus menyimpan tangisannya untuk hari pertanggung jawaban nanti," harapnya.

Terkait tangisan dari Darmizal, Kamhar menyebut sebagai sebuah lelucon.

Ia mengaitkan dengan tanggungan dari Darmizal untuk memenuhi janjinya berupa uang puluhan hingga ratusan juta kepada peserta KLB di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Jangan-jangan karena diteror peserta kongres abal-abal, janji Rp 100 juta hanya ngucur Rp 5 juta. Atau ditekan sponsor, karena dana yang direalisasi ke peserta tak sesuai pengajuan," kata Kamhar.

"Ngambil potongan kegedean sehingga peserta ngamuk, tapi sekali lagi ini hanya lelucon di internal Kader Partai Demokrat, setelah kemarin menonton video terstimoni peserta KLB abal-abal dan hari ini menyaksikan Darmizal menangis saat konferensi pers," pungkasnya.

Seruan Ibas

Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan seruan terkait persoalan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu.

Partai Demokrat tengah dihadapkan dengan persoalan dualisme menyusul digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021), Ibas menyebut bahwa peran negara sangat dibutuhkan untuk meluruskan persoalan di Partai Demokrat.

Oleh karenanya, ia yakin negara akan hadir menyelesaikan perseoalan tersebut.

"Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini," ujar Ibas dalam pertemyannya dengan para anggota fraksi Demokrat DPR RI.

"Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," yakinnya.

Menurut Ibas, KLB Partai Demokrat yang memunculkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum bisa merusak proses demokrasi di Tanah Air.

Ia tidak memungkiri bahwa KLB dalam partai politik memang bisa saja terjadi.

Namun dikatakannya harus sesuai dengan mekanisme yang benar.

"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah, jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika, dan sesuai konstitusi," kata Ibas.

"Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian."

"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," tegasnya.

Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat dan menjadi bagian dari pejabat negara, Ibas menegaskan akan berusaha menyelamatkan demokrasi dari tangan-tangan yang ingin meciderai demokrasi.

"Bagi kami ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: ‘Ayo kita selamatkan demokrasi'," ucapnya seraya meminta para kader menggaungkan tagar #SelamatkanDemokrasi.

Terkait digelarnya KLB Partai Demokrat, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku tidak bisa membenarkan.

Dirinya menyebut sebagai KLB yang ilegal dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Dari kacamata mana pun, kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deliserdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat."

"Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota Fraksi PD tidak perlu ragu akan hal tersebut," ucapnya lantang.

“Terus perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama," pungkasnya.(*)