Kumpulkan TGUPP, Asisten dan OPD Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman Bahas Utang Pemprov

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menggelar rapat tertutup dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Asisten Setda Sulsel dan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rujab Wagub Jl Yusuf Dg Ngawing Makassar, Rabu (3/3/2021).

Andi Sudirman yang ditemui usai membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021 di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Rabu (3/3/2021), menjelaskan terkait pertemuan itu.

"Kami rapat koordinasi terkait persoalan pembayaran utang, sudah terprogres dalam waktu tiga hari sudah di atas 50 persen. Tidak usah tahu nilainya," kata Andi Sudirman.

"Selebihnya lagi (50 persen), kita mau verifikasi lagi karena dia lebih banyak kepada (proses administrasi). Ada verifikasi, inspektorat mengecek. Itu salah satu syarat dan prosedurnya," tambah Plt Gubernur berlatar belakang profesional itu.

Selain itu, lanjut Andi Sudirman, soal penanganan aset yang harus di-follow up dan tindak lanjut.

"Kira-kira untuk kita lanjuti kembali itu apa saja," jelasnya.

Anggota TGUPP, Ariady Arsal menambahkan, pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel intinya koordinasi jalan.

"Jadi kebijakan strategis ini, TGUPP diminta terlibat aktif berkoordinasi dengan Pak Sekda dan TAPD, kita diminta mengontrol dengan ketat program strategis yang dievaluasi. Kita diminta backup full di sana," jelasnya.

Beberapa Program Dievaluasi

Ariady menjelaskan, ada beberapa program strategis yang diarahkan Plt Gubernur Sulsel.

"Misalnya penangangan program di kawasan CPI, penyelesaian aset yang bermasalah, terkait menyelesaikan hak pegawai dan honorer, dan terkait kewajiban menyelesaikan utang yang kami diminta kawal, mana program yang mau dievaluasi," jelasnya.

"Karena mau tidak mau, utang di 2020 pasti mengurangi anggaran di 2021, jadi kita pasti harus melihat mana program yang tidak terlalu prioritasn mana yang harus diselesaikan," tambahnya.

Karena, lanjut mantan Legislator DPRD Sulsel itu, kewajiban tentu menjadi kewajiban utama yang harus diselesaikan Pemprov Sulsel.

"Nanti secara anggaran dilihat kembali, sambil jalan setelah kewajiban ini selesai. Kita TGUPP diminta aktif backup peran dari TAPD. Tadi hadir Pak Sekprov, kita sudah sepakat Pak Ketua (TGUPP) akan memimpin kami berkoordinasi sesuai bidang terkait," jelasnya. (*)