Nasib Diujung Tanduk, PD Terminal Makassar Minta Perhatian ke Pemerintah Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat ini status Perusahan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro berada diujung tanduk. 

Pasalnya, banyaknya regulasi yang tidak jalan, rendahnya penarikan retribusi sewa terminal, serta retribusi sewa lahan/ruko yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Hal ini disampaikan oleh Dirut PD Terminal Makassar Metro, Arsony.

Menurutnya jika hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin PD Terminal Makassar akan mati.

Sehingga, Arsony meminta, agat PD Terminal bisa terus bertahan, maka pemerintah kota (Pemkot) Makassar, harus menjalankan regulasi, mengembalikan pengelolaan lahan ke PD Terminal, serta menaikkan tarif sewa.

"Untuk regulasinya, pemkot harus tegas melarang pembongkaran muatan dilakukan diluar terminal, serta pengelolaan lahan dikembalikan ke kami," ujarnya, Selasa (23/2/2021).

"Apalagi saat ini sewa lahan yang kami terima tidak banyak, hampir 85 persen dikuasai KIK (Kalla Inti Karsa) sewa lahan tidak banyak hampir semua 85 persen," jelasnya.

Menurutnya, jika pengelolaan dikembalikan ke pihak terminal, maka potensi pendapatan akan jauh meningkat

"Disini ada sekitar 500 unit klaster bangunan, sewa normal bangunan mirip departemen store, di angka Rp2,5 juta, jika diakumulasi pendapatannya, kalau rutin membayar perbulan bisa 750 juta. Yang tadinya kita cuma dapat 300 sampai 400 juta, berarti ada potensi baru," tuturnya.

Kata Arsony, pihaknya sudah sempat melakukan pertemuan dengan Pj Walikota, Rudy Djamaluddin, untuk meminta kenaikan retribusi/tarif.

Namun, menurut Rudy, melakukan penaikan tarif bukanlah regulasi yang populer, apalagi dimasa pandemi ini.

"Padahal mereka tidak tahu, yang masuk kesini adalah pengusaha, dengan keuntungan miliaran. Tapi sudah sangat nyaman dengan retribusi yang sedikit, jadi harus dikaji ulang," jelasnya.

Pihaknya juga tidak bisa memungkiri, secara pendapatan, PD Terminal mengalami keterpurukan, apalagi dimasa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019, PD Terminal bisa mendapat Rp14 juta perhari, sementara pada tahun 2020 menurun jadi Rp2 juta perhari saja.

"Karena waktu itukan terminal untuk angkutan umum sempat ditutup, jadi kami hanya pendapatan kami hanya dari sewa lahan atau ruko. Tapi di 2021 ini sudah naik lagi sekitar Rp4 sampai 5 juta perhari," terangnya.