PDIP
Citra PDIP Tercoreng Lagi Jika KPK Temukan Bukti Ihsan Yunus Anggota DPR RI Terlibat Korupsi Bansos
Citra PDIP Tercoreng Lagi Jika KPK Temukan Bukti Ihsan Yunus Anggota DPR RI Terlibat korupsi bansos Covid-19
lihat foto
“Kita bedakan Pasal 2 dan pasal suap. (Kasus Ihsan Yunus) lebih kompleks yang Pasal 2, sehingga kami perlu pelan-pelan, dan tentunya itu juga ada landasannya kita melakukan tindakan itu," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto saat dikonfirmasi, Selasa (16/2/2021).
Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sering dipakai KPK untuk menjerat perkara yang perbuatannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara dugaan suap terdapat dalam rumusan pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi.
Karyoto menolak berandai-andai kapan Ihsan Yunus diumumkan tersangka.
Hal pasti katanya, kini KPK sedang menguatkan bukti-bukti.
"Kita kembali dasarnya sedang kami persiapkan; mau lidik, mau apa, sedang kami persiapkan. Nanti kan kami bisa mulai dengan permintaan keterangan dan lain-lain,” kata Karyoto.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya meminta KPK mengusut tuntas dugaan keterlibatan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Nama Ihsan Yunus, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, mencuat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus rasuah yang menjerat mantan Juliari Peter Batubara.
Bahkan, dalam rekonstruksi yang digelar KPK, dua pekan lalu, terungkap Ihsan melalui operatornya, Agustri Yogasmara atau Yogas, menerima uang sekitar Rp 1,5 miliar dan sepeda mewah merek Brompton dari Harry Van Sidabuke yang telah menyandang status tersangka pemberi suap.
Dalam rekonstruksi itu, terungkap pula peran Ihsan Yunus yang kini duduk di Komisi II DPR.
Dalam satu adegan reka ulang, Ihsan Yunus yang diperagakan pemeran pengganti menemui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial Syafii Nasution di kantornya pada Februari 2020.
Pertemuan turut dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso yang telah menyandang status tersangka.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni memandang peran dan keterlibatan Ihsan Yunus sudah sangat jelas.
KPK, katanya, telah mengantongi bukti permulaan yang cukup mengenai peran dan keterlibatan Ihsan dalam kasus ini.
Untuk itu, KPK seharusnya tidak ragu menjerat Ihsan.
